CARITAU MAKASSAR - Visi Pasangan Calon (Paslon) nomot urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD terkait Satu Desa, Satu Fasilitas Kesehatan menuai kritik pedas. Bahkan dianggap kuno.

Kritikan itu disampaikan Guru Besar Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Amran Razak kepada Cawapres, Mahfud MD di acara Bedah Gagasan dan Visi Calon Pemimpin Bangsa di Baruga AP Pettarani Kampus Unhas Makassar, Sabtu (13/1/2024).

Baca Juga: Sidang Perdana Perselisihan Hasil Pilpres 2024

"Gagasan satu desa, satu fasilitas kesehatan satu tenaga kesehatan, ini kuno," ungkap di hadapan Mahfud MD.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), kata Prof Amran, dalam satu desa tidak disertakan seorang dokter. Ia menyebut keberadaan dokter di satu desa tidak sesuai dengan kompetensi. 

"Dalam Permenkes itu memang tidak boleh ada dokter satu desa. (Dokter) tidak punya kompetensi untuk itu. Jadi biasanya adalah tenaga kesehatan, perawat, bidan yang bisa mengambil tugas-tugas medis darurat," jelasnya.

Olehnya Prof Amran mengusulkan kepada Mahfud Md agar setiap desa dilengkapi satu sarjana kesehatan. Amran menjelaskan penting keberadaan sarjana kesehatan masyarakat di setiap desa. 

"Kenapa perlu sarjana kesmas ada di desa, karena dialah yang akan, bukan melakukan pelayanan kesehatan, tapi pemeliharaan kesehatan untuk menjaga upaya promotif preventif," jelasnya.

Saat ini, lanjut Amran, Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesmas) saat ini sudah berbicara terkait Universal Cost Corporate. Sehingga, jika ada sarjana kesmas di setiap desa bisa mengurangi pemanfaatan pengunaan Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Bagaimana kekuatan-kekuatan, upaya-upaya masyarakat bisa mengurangi pemanfaatan BPJS dengan hidup sehat. Salah satu contoh kawasan tanpa rokok (KTR), kebiasaan di sekolah olahraga pagi. Ini harusnya dipelihara," lanjutnya.

Amran menambahkan jika hal itu terjadi, dalam waktu 10-20 tahun, pemanfaatan BPJS Kesehatan tidak akan digerogoti. Ia menyebut selama ini, BPJS Kesehatan digunakan oleh masyarakat kelas menengah, bahkan bagi aparatur sipil negara (ASN). 

"29,7% BPJS dipakai oleh penyakit yan sangat peka atau mahal," tandasnya. (KEK)

Baca Juga: TKN Tegaskan Film 'Dirty Vote' Bernada Fitnah dan Tidak Ilmiah