CARITAU JAKARTA – Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan belum ingin berkomentar tentang RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang menyebutkan gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan ditunjuk oleh presiden.  Ia berdalih belum melihat dokumen draft RUU DKJ.

"Saya belum lihat dokumennya, nanti saya baca dulu, baru saya komentar," kata dia di Kota Banjarmasin, Selasa, 5 Desember 2023.

Baca Juga: Kemendagri Sebut Pilgub DKJ Gunakan UU Pilkada

Sebelumnya, berdasarkan naskah RUU DKJ yang diterima media, aturan tersebut tertuang dalam ayat 2 Pasal 10 bab IV yang berbunyi;

“Gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD.”

Sementara untuk masa jabatan gubernur dan wakil gubernur adalah lima tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur DKJ akan diatur melalui Peraturan Pemerintah. Adapun terkait jabatan wali kota atau bupati di Provinsi DKJ, wewenang pengangkatan ada di tangan gubernur.

Dalam RUU DKJ juga dijelaskan bahwa gubernur dan DPRD di Provinsi DKJ akan tetap dibantu oleh perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Susunan perangkat daerah yang dimaksud paling sedikit terdiri atas: secretariat daerah, secretariat DPRD, inspektorat, dinas daerah, badan daerah, dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

"Perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah disusun berdasarkan beban kerja dan berbasis kinerja serta bersifat fleksibel," bunyi pasal 12 ayat (4).

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna DPR ke-10 dengan agenda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Selasa (5/12/2023).

Dalam rapat tersebut disepakati bahwa RUU tentang perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan pengambilan keputusan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi usul inisiatif DPR.

Selain itu, agenda berikutnya dari paripurna itu antara lain penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023, beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Laporan Komisi III DPR RI terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and propert test) calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. (FAR)

Baca Juga: PDIP Siap Jadi Oposisi Jika Prabowo-Gibran Menang, Ini Kata Anies