CARITAU JAKARTA - Diduga mendorong digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar beberapa waktu lalu, anggota Dewan Pakar Ridwan Hisjam harus memenuhi panggilan Dewan Etik Partai Golkar, Selasa (18/7/2023).

Dalam sidang etik yang digelar pada pukul 10.00 WIB, Ridwan akan dimintai keterangan oleh Dewan Etik Partai Golkar terkait pernyataan soal dorongan digelarnya Munaslub.

Baca Juga: Golkar Sebut Hak Angket Tidak Jelas dan Tak Masuk Logika

Ketua Dewan Etik Partai Golkar Muhammad Hatta menyatakan Dewan Etik memiliki wewenang untuk memeriksa terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan seluruh kader Golkar.

Dewan Etik, kata dia, mendapatkan mandat dari forum Musyawarah Nasional (Munas) pada 2019. Ia mengaku, ada banyak aduan terhadap dugaan pelanggaran etik kader Golkar, namun, aduan tersebut ada yang ditindaklanjuti maupun dihentikan.

Hatta menegaskan, setiap persoalan etik bakal diselesaikan menurut kasusnya. Jika memang ada dugaan pelanggaran berat pada kader, sanksi terberat adalah pemecatan dari keanggotaan partai.

Menurut dia, Munaslub bukan forum untuk mengevaluasi program DPP. Ia mengatakan menggulirkan wacana munaslub memiliki forum dan mekanisme sendiri.

"Jadi membawa wacana Munaslub ke ruang publik, timbul pertanyaan maksudnya apa? Karena arus bawah, akar rumput, menjadi kebingungan," kata Hatta dikutip, Selasa (18/7/2023).

Sebelumnya, Dewan Etik Golkar juga telah meminta keterangan Ketua Umum DPN Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Lawrence Siburian. Lawrence merupakan pihak yang juga meminta digelarnya Munaslub Golkar.

Lawrence dimintai klarifikasi secara tertutup di Kantor DPP Partai Golkar. Sidang Lawrence dimulai sekitar pukul 10.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB.

Kata Hatta, dalam forum klarifikasi, Dewan Etik mempersilakan Lawrence menjelaskan latar belakang pernyataannya terkait Munaslub Golkar. "Kami juga memberikan masukan dan saran, agar hal itu tidak meluas menjadi ruang konflik di wilayah publik," pungkasnya. (DID)

Baca Juga: Kampanye Akbar Partai Golkar di Kabupaten Bogor