CARITAU JAKARTA - Pengamat politik Citra Institute, Efriza menyoroti munculnya isu keretakan dalam internal Partai Golkar usai Ketua Umum partai, Airlangga Hartarto dipangil oleh Kejagung RI soal dugaan kasus korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Olil (CPO) yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Adapun isu keretakan Partai Golkar itu muncul usai mencuatnya dorongan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di internal Partai Golkar, sebagai buntut Airlangga dipanggil sebanyak dua kali di Kejaksaan terkait dugaan kasus korupsi izin ekspor CPO. 

Baca Juga: PDIP Ajukan Gugatan Hasil Pilpres 2024 ke PTUN

Menanggapi hal itu, Efriza menilai, desakan digelarnya Munaslub ditenggarai akan berlanjut, buntut Airlangga yang terseret kasus dugaan korupsi izin ekspor dari minyak mentah CPO tersebut.

Desakan agar partai berlogo pohon beringin itu untuk segera menggelar Munaslub, menurut Efriza juga muncul lantaran sebagian kader kecewa terhadap Airlangga saat mimpin partai. 

Kekecewaan muncul lantaran sampai saat ini belum juga menentukan sikap politiknya untuk berkoalisi dalam menentukan Capres dan Cawapres di Pemilu 2024.

Menurutnya, sebagai partai politik yang telah memiliki segudang pengalaman dalam Pemilu, seharusnya Partai Golkar sudah memantapkan pilihan untuk berkoalisi dalam menyambut Pilpres dan Pemilu 2024. 

"Jadi diyakini gejolak ini akan terus dilanjutkan, karena sosok Airlangga Hartarto masih belum memutuskan posisi Golkar dalam berkoalisi,” ujar Efriza dalam keterangan tertulisnya dikutip Caritau.com Selasa (25/7/2023).

Disisi lain, Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Sutomo ini menilai, bahwa Airlangga saat ini juga masih menunggu momentum politik dalam rangka menentukan arah sikap politiknya jelang Pemilu 2024. Hal itu dilakukan karena masih ingin mencari potensi dan peluang maju menjadi kandidat capres ataupun cawapres di Pemilu 2024. 

"Airlangga tampaknya masih mencoba memperhoitungkan peluang dirinya dan Golkar bergabung dengan KPP (Koalisi Perubahan untuk Persatuan),” tutur Efriza.

Dalam keteranganya, Efriza menambahkan, jika Airlangga Hartarto ingin menghentikan gejolak di internal partai yang dipimpinnya, maka mau tidak mau harus mengekor ke pemerintah. 

"Potensi tidak dilanjutkan kisruh ini, diyakini hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah, tatkala Airlangga taat sebagai pendukung pemerintah,” tandas Efriza. (GIB/DID)

Baca Juga: Potensi Hoaks Jelang Pemungutan Suara