CARITAU JAKARTA - Jiwa Progresif Rakyat Merdeka (JPRM) menyoroti aksi Bakal Calon Presiden (Bacapres) asal PDIP Ganjar Pranowo yang juga Gubernur Jawa Tengah menemui kepala desa dan lurah Se-Jawa Timur.

Pertemuan Ganjar Pranowo dengan Kades dan Lurah Se-Jawa Timur dinilai sebagai bentuk kampanye terselubung. Terlebih, kades dan lurah itu merupakan penyelenggara negara yang dinilai tidak pantas untuk diseret ke ranah politik praktis.

Baca Juga: H-1 Pemungutan Suara Pemilu 2024, Ketua MPR Ingatkan TNI, Polri dan Pemda Siap Siaga

"Pertama karena ini bentuk kampanye terselubung dan juga Ganjar Pronowo tidak mempunyai etika politik dan etika yang harus dijunjung tinggi sebagai pejabat negara, yaitu Gubernur Jawa Tengah," kata Koordinator JPRM, Wawan Leak yang juga aktivis 80-an dalam pesan singkatnya, dikutip Kamis (20/7/2023).

Menurutnya, panitia penyelenggara juga harus mendapatkan sanksi tegas, baik dari Bupati atau Walikota, pun juga dari Gubernur Jawa Timur. Sebab, ucapnya, Kades dan Lurah itu dikerahkan melalui surat dengan logo Provinsi Jawa Timur. 

"Rakyat Jatim dan masyarakat Indonesia pada umumnya sudah capek dan lelah, dengan bentuk-bentuk dukungan yang dipaksakan. Apalagi ini jelas memakai logo Pemprov Jatim dan diduga menggunakan anggaran negara, dan ini jelas mencederai masyarakat Jatim," ujar dia.

Seharusnya, kata Wawan, Ganjar Pranowo juga yang notabene Gubernur Jateng dan akan mencalonkan diri menjadi Capres di 2024 nanti harus memberikan contoh dan ketauladanan dengan tidak mendatangi acara tersebut.

"Kecuali ada semacam pengkondisian dari pihak tertentu demi terselenggaranya acara tersebut. Jelas ini menyalahi UU No 6 Th 2014 Tentang Desa, yang dengan tegas Kades dilarang berpolitik," tegasnya

Dia menegaskan, acara silaturahmi Ganjar Pranowo dengan Kades dan Lurah Se-Jawa Timur itu menyalahi UU No 6 tahun 2014 Pasal 29 (g), Pasal 29 (j). Dia menuntut Gubernur Jatim, Kemendagri pun Presiden Jokowi untuk menindak tegas Ganjar Pranowo dan Panitia Penyelenggaraan acara tersebut. 

"Karena jelas menabrak aturan yang berlaku dan mencederai semangat Presiden Jokowi sendiri untuk disiplin dalam lakukan tata kelola berbangsa dan bernegara," tandasnya. (DID)

Baca Juga: Kartu Merah untuk Ketua KPU RI