CARITAU JAKARTA –  Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan Pemerintah saat ini melakukan pengawasan dan peninjauan terhadap kesiapan smelter di Gresik yang akan  beroperasi pada Mei 2024.

Erick menyebut sebuah kemajuan luar biasa,  setelah puluhan tahun beroperasi di Indonesia PT Freeport Indonesia (PTFI)  akhirnya membangun smelter tembaga di kawasan Java Integrated and Industrial Port Estate (JIIPE) di Gresik, Jawa Timur.

"Ini kan luar biasa, artinya apa? Yang selama ini barang mentah dikirim ke banyak negara, sekarang kita lakukan hilirisasi di sini," ujar Erick usai peluncuran Employee Well-Being Policy di Grha Pertamina, Jakarta, Rabu (13/12).

Erick mengatakan untuk tahap I, dalam satu-dua hari ini akan ditinjau, “Untuk nanti yang tahap dua, insya Allah Mei sudah bisa selesai tapi mulai beroperasinya biasa kalau pabrik perlu dua-tiga bulan," katanya.

Terkait dengan perpanjangan kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PTFI, Erick mengatakan bahwa hal tersebut telah dibahas pada pertemuan sebelumnya.

Menurut Erick, proses perpanjangan baru akan terjadi saat smelter di Gresik sudah benar-benar beroperasi.

"Kan sudah disetujui, tinggal proses penyelesaian smelternya ini benar-benar jadi, baru diperpanjang, karena kan harus seperti itu. Tetapi tentu saham dari BUMN nanti kalau jatuh tempo, kita akan punya tambahan 10 persen jadi punya 61 persen," ucap Erick.

Sementara itu, PTFI disebut wajib membayar denda sebesar Rp7 triliun terkait dengan keterlambatan pembangunan smelter.

Erick mengatakan, keterlambatan tersebut terjadi lantaran pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak 2020 sehingga menghentikan berbagai kegiatan.

"Kita kan juga punya 51 persen di situ (saham MIND ID) dan itu ada COVID-19, kan apa yang ada di buku sama di lapangan kan mesti sama persepsinya. Jadi saya bukan membela Freeport ya, itu pada saat COVID-19 ya memang berhenti," ujar Erick. (HAP)