CARITAU JAKARTA - Anggota Komisi E DPRD DKI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sutikno menuding, kinerja Biro Pendidikan, Mental, dan Spiritural (Dikmental) DKI Jakarta yang tidak professional, kurang peka, dan tidak bijak dalam menyusun anggaran.

Hal tersebut dikatakan Sutikno menanggapi, besaran anggaran dana hibah untuk organisasi keagamaan yang diterima oleh PWNU DKI Jakarta.

Baca Juga: Jelang Nataru 2024, Pemprov DKI Diminta Pastikan Ketersediaan Stok Kebutuhan Pokok

"Menurut saya, ini menunjukkan tidak peka dan tidak bijak serta tidak profesionalnya Biro Pendidikan Mental dan Spiritual (Dikmental) DKI Jakarta dalam menentukan besaran anggaran untuk organisasi masyarakat dan keagamaan," kata Sutikno di DPRD DKI, Kamis (24/11/2023).

Pasalnya, dikatakan Sutikno, sebelumnya Komisi E DPRD DKI Jakarta hanya menerima usulan besaran dana hibah untuk ormas keagamaan dalam draft RAPBD 2023, berdasarkan proposal yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.

Disebutkan dalam draf RAPBD yang diajukan oleh Biro Dikmental DKI Jakarta, awalnya MUI Jakarta mengajukan anggaran sebesar Rp 33 miliar dan menuliskan besaran anggaran untuk disetujui Rp12, 1 miliar. Lalu PWNU DKI Jakarta mengajukan anggaran sebesar Rp38 miliar dan disetujui Rp4 miliar. Muhammadiyah mengajukan anggaran Rp8 miliar disetujui Rp3 miliar.

Penentuan besaran anggaran yang disusun oleh Biro Dikmental DKI Jakarta ini, menurut H. Sutikno dari awal belum pernah didikonsultasikan dengan anggota dewan.

"Terus terang saya terkejut, karena ini menunjukkan bahwa Biro Dikmental DKI Jakarta tidak profesional dan tidak bijak dalam penyusunan anggaran, jika melihat besaran proposal yg di ajukan dengan rincian kegiatan yg disusun oleh pemohon dana hibah. Mengapa bedanya, kok terlalu jauh. Nah, ini yang aneh," tutur Sutikno.

Kemudian, menurut Sutikno, setelah pembahasan RAPBD tahun 2023 di Komisi E antara Eksekutif dan Legeslatif, kemudian ditetapkan besaran anggaran menjadi masing-masing untuk MUI sebesar Rp15,7 milar, PWNU DKI Jakarta mendapatkan Rp5 miliar, dan Muhammadiyah mendapat dan hibah Rp4 miliar.

Padahal, tertulis dalam rencana kegiatan, kegiatan NU DKI Jakarta yang menaungi enam cabang (PCNU), 44 MWC (Pengurus di Tingkat Kecamatan), 267 ranting (Pengurus di Kelurahan), 18 lembaga, 14 badan otonom serta lebih dari empat juta anggota di Jakarta, dengan beragam pelatihan dan penguatan bela negara perlu mendapat apresiasi.

Maka dari itu, Sutikno melihat sangat relevan jika anggaran dana hibah untuk PWNU DKI Jakarta bisa direvisi dalam rapat anggaran (Banggar) menjadi minimal Rp10 milar. 

"Saya memahami keberatan PWNU DKI Jakarta soal besaran dana hibah ini. Mudah-mudahan dalam kesempatan Rapat Banggar besar di DPRD DKI Jakarta sore ini, besaran dana hibah untuk PWNU DKI Jakarta dalam RAPBD 2023 bisa direvisi dan dinaikkan menjadi minimal Rp10 miliar," tandas Sutikno. (DID)

Baca Juga: Pj Heru Kemungkinan Tak Lanjutkan WFH 50 Persen Bagi ASN DKI