CARITAU JAKARTA - Dosen Sosiologi dan Politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun, mengkritik sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap merusak etika dan moral tatanan kehidupan sistem demokrasi di Indonesia.

Pria yang akrab disapa Ubed tersebut mengungkapkan, bahwa selama menjabat sebagai presiden, Jokowi acapkali menabrak aturan konstitusi.

Ia menjabarkan, sikap presiden yang diduga menabrak konstitusi diantaranya mengenai disahkanya Undang-Undang Omnibus law dan Cipta Kerja hingga juga menabrak ketentuan batas usia Capres dan Cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menilai, lolosnya Gibran menjadi calon wakil presiden (Cawapres) telah menabrak etika dan juga moralitas kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sistem demokrasi di Indonesia. 

Pernyataan itu disampaikan Ubed saat aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan massa yang terdiri dari dosen, guru besar dan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Mahasiswa dari berbagai kampus se-jabodetabek.

"Pemilu mengabaikan etika dan moralitas, merusak demokrasi dan common enemynya presiden joko widodo," ungkap Ubed. 

Dirinya juga menyebut bahwa aksi demonstrasi ini dalam rangka untuk mendesak Jokowi bertanggungjawab dalam fenomena kenaikan harga bahan pokok pasca pemilu.

Ia menilai, bahwa Presiden Jokowi harus bertanggung jawab terkait munculnya sejumlah masalah yang telah menyengsarakan rakyat dan mengacaukan keberlangsungan sistem demokrasi di Indonesia. 

Dirinya menambahkan, kekacauan yang timbul itu tidak terlepas dari sikap Jokowi saat memimpin negara, dimana telah beberapa kali menabrak aturan konstitusi dan merebut hak-hak kebebasan berpendapat masyarakat.

"Aksi Ini aksi mahasiswa dan hasil diskusi. Perdebatan intelektual antar kampus-kampus, jadi ini itu membahas siapa common enemy kita, siapa yang telah membuat kekacauan ini. Ternyata ketemu, oh ini common enemynya adalah joko widodo," tandas Ubed. (GIB/DID)