CARITAU JAKARTA – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Ideologi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat menegaskan pihaknya anti dengan dinasti politik. Dia bahkan membedakan karir politik yang dilalui Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum partai dengan Presiden Joko Widodo.

Awalnya, Djarot menuturkan bahwa karir politik Megawati hadir bukan karena sosok ayahnya yang merupakan Presiden RI pertama, Soekarno. Eks Gubernur DKI Jakarta itu menyebut Mega berpolitik dari bawah.

Baca Juga: Dinilai Selalu Bikin Gaduh, TKN Pilih Ogah Tanggapi Omongan Ahok

"Apakah Ibu Megawati itu membangun dinasti politik? Beliau pernah menjadi anggota DPR RI, Wakil Presiden, Presiden dan Ketua Partai juga. Itukan efek Bung Karno. Kan begitu.Saya katakan itu tidak benar.

"Betul ibu Mega itu putrinya Bung Karno, tapi beliau melalui proses penggemblengan dalam politik itu dari bawah," kata Djarot dalam sebuah diskusi di Ganjar Center, Matraman Jakarta Timur, Senin (30/10/2023).

Lebih lanjut, Djarot menjelaskan tidak ada peran langsung dari Soekarno dalam perkembangan politik Megawati. Pasalnya, Mega masuk ke PDI di tahun 1986 sebagai anggota, atau 16 tahun setelah bapak proklamator itu menghembuskan nafas terakhirnya pada 1970.

"Dan ketika Bung Karno sudah wafat, belasan tahun kemudian baru Bu Mega itu masuk PDI tahun 1986 sebagai anggota DPR. Beliau itu jadi ketua partai itu berjuang dari bawah. Beliau itu memulai kiprahnya sebagai Ketua DPC Jakarta Selatan," paparnya.

Djarot juga menyebut langkah serupa juga diambil putri Megawati, Puan Maharani. Di mana, Puan baru mencalon sebagai anggota legislatif di saat Mega tidak lagi menjabat sebagai Presiden.

"Mbak Puan dicalonkan sebagai anggota DPR RI itu ketika Buk Mega bukan menjabat Presiden. Tidak lagi berkuasa. Jadi itu by proses juga. Dari DPR RI dan suaranya terbanyak, sehingga ditugaskan sebagai Menko PMK," tutur Djarot.

Langkah Jokowi Disebut Politik Dinasti

Sedangkan untuk Jokowi, kata Djarot, masyarakat bisa menilai bahwa yang dilakukan Presiden Indonesia ketujuh itu adalah politik dinasti. Sebab, kebijakan yang mengarah langsung ke kerabatnya dilakukan saat Jokowi masih berkuasa.

"Jadi bagaimana kita sekarang ini? Di masyarakat berkembang Bapak Jokowi ini memang dinasti. Karena dia sedang berkuasa. Betul di dalam proses demokrasi itu, semua orang itu punya hak untuk maju dan mencalon. Tapi ada etikanya, ada batas-batasnya, ada prosesnya. Ya di dalam aturan partai itu dirumuskan," sebut Djarot.

Adapun Gibran yang notabene kader PDIP dan Walikota Solo memilih menjadi Cawapres-nya Prabowo Subianto di Pilpres mendatang. Padahal PDIP telah mengumumkan Ganjar-Mahfud sebagai pasangan capres-cawapres.

Terpilihnya Gibran mendapat respon negatif dari sejumlah pihak. Terlebih pasca putusan MK yang memperbolehkan seorang berusia di bawah 40 tahun, tapi pernah menjadi kepala daerah bisa maju mencalon sebagai capres maupun cawapres.

Untuk itu, Djarot cukup menyayangkan apa yang terjadi belakangan ini. Dia memastikan PDIP berada digaris terdepan melawan politik dinasti.

"Jangan sampai terjadi. Ini ya untuk masalah dinasti politik karena ini sudah dipergunjingkan macam-macam," paparnya. (RMA)

Baca Juga: Ke Mana Presiden Harus Mengajukan Cuti Jika Ingin Berkampanye? KPU: Ke Dirinya Sendiri