CARITAU JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dalam beberapa pekan terakhir ramai menjadi pembicaraan publik. Hal itu buntut dari isu-isu negatif yang menerpa sejumlah komisioner yang diduga melakukan pelanggaran etik tentang kepemiluan. 

Menyikapi hal itu, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menilai, KPU RI harus berbenah diri sebelum masalah semakin membesar. Hal itu harus dilakukan karena masyarakat berharap pagelaran pemilu 2024 mendatang bisa berjalan dengan efektif, jujur, adil dan juga bersih. 

Baca Juga: Pasien ODGJ Bekasi Mengikuti Pemilu 2024

Menurut Anthony, isu-negatif mengenai dugaan pelanggaran etik, dugaan kecurangan proses tahapan pemilu dan dugaan pelecehan seksual yang saat ini berhembus mencoreng marwah KPU yang memiliki tugas untuk mensukseskan pagelaran pemilu.

Berdasarkan hal itu, guna menciptakan pemilu yang bersih, menurut Anthoni pemerintah harus membentuk lembaga independen dalam rangka membantu mengawasi kerja-kerja dari lembaga pemilu.

"Harapannya pemilu dan pilpres bersih. Rombak total KPU, harus melibatkan pihak independen, atau perwakilan partai," kata Anthony kepada wartawan, Jumat (30/12/2022). 

Selain itu, Anthoni juga turut menyoroti kasus dugaan pelecehan yang menyeret nama Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari. Diketahui kasus dugaan pelecehan seksual tersebut muncul berawal dari pengakuan Ketua Umum Partai Republik Satu, Hasnaeni Moein atau akrab disapa Wanita Emas.

Kasus itupun juga telah dilaporkan Hasnaeni melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Namun di tengah perjalanan, Hasnaeni akhirnya menarik pernyataannya serta mengaku bahwa dugaan pelecehan itu tidak benar. 

Menanggapi hal itu, Anthoni menilai, klarifkasi permintaan maaf Wanita Emas melalui sebuah video pribadinya soal tudingan pelecehan seksual tidak akan memengaruhi persepsi publik. 

"Pengakuan minta maaf Wanita Emas tidak pengaruh terhadap pendapat publik yang terlanjur percaya telah terjadi pelecehan seksual, kecurangan proses verifikasi, dan mengatur pemenangan calon presiden tertentu. Publik menuntut pilpres bersih, ganti KPU," imbuh Anthoni. 

Anthoni pun menduga, video permintaan maaf yang disampaikan Hasnaeni tersebut diduga lantaran ada ancaman atau intimidasi terhadap dirinya. Atas hal itu, Antoni melihat jika itu benar terjadi maka akan semakin meyakinkan publik bahwa penegakan hukum saat ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik. 

"Ancaman di balik pengakuan minta maaf itu, kalau benar, semakin meyakinkan publik bahwa hukum itu tumpul ke atas dan tidak berlaku bagi penguasa," tutur Anthoni. 

Ia menambahkan, seharusnya para pihak yang berwenang melakukan penyelidikan lebih dulu atas kasus dugaan pelecehan tersebut guna mengembalikan nama baik dan marwah Ketua KPU RI dan institusinya.

"Bukannya menyelidiki pengaduan dugaan soal tindakan kriminal pelecehan seksual dan kecurangan pilpres, tetapi ini malah yang mengadu disuruh minta maaf," tandas Anthoni. (GIB)

Baca Juga: Sempat Viral di Sosial Media, Materi Videotron Anies Baswedan di Bekasi Diturunkan