CARITAU JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dan politisi PDIP, Adian Napitupulu dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan pencemaran nama baik Presiden Joko Widodo pada Senin (13/11/2023).

Laporan tersebut dilayangkan Lingkar Pemuda Indonesia (LPI). Salah satu poin laporan terkait pernyataan Hasto yang menyebut adanya intervensi sekitaran Istana terhadap Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga: Jokowi Tunjuk Marsdya Tonny Harjono Jadi KSAU Gantikan Marsekal Fadjar

Direktur Eksekutif Lingkar Pemuda Indonesia M Saleh mengatakan laporan tersebut menyasar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam podcastnya bersama Akbar Faisal.

"Ada tiga poin laporan untuk Hasto Kristiyanto, poin pertama adalah, dia (Hasto) menyebutkan adanya intervensi di sekitaran Istana terhadap Mahkamah Konstitusi," kata Saleh dikutip dari Tempo Senin (13/11/2023).

"Kedua, dia bilang telah melakukan komunikasi dengan Pratikno dan menyebut Pratikno menangis. Ketiga dia bilang indikasi intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi yang terjadi di Istana," lanjutnya.

Dirinya juga menyebutkan pernyataan Hasto Kristiyanto tanpa disertai bukti yang jelas sehingga berujung pada pencemaran nama baik Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Saleh mengatakan, pertama mengenai komunikasi Hasto dengan Pratikno, kedua pernyataan intervensi Istana terhadap Mahkamah Konstitusi.

"Hasto bilang kalau dia hubungi Pratikno melalui WhatsApp, bagaimana dia bisa mengekspresikan Pratikno menangis. Kedua, apa bukti intervensi di Istana terhadap Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya ini dia melakukan pencemaran nama baik Joko Widodo dan penggiringan opini dan dia harus membuktikan," katanya.

Kedua, Saleh mengatakan laporan juga diajukan kepada Adian Napitupulu atas dasar penggiringan opini masyarakat terkait pernyataannya di awak media soal Presiden Jokowi soal rekomendasi.

"Seperti yang sudah kita katakan sepekan lalu, adanya tayangan video Adian Napitupulu yang mengatakan, ada yang meminta rekomendasikan sebagai gubernur kita berikan, ada yang meminta menjadi Presiden kita berikan, ada yang anaknya minta direkomendasikan jadi wali kota kita berikan begitu pula dengan menantu," kata M Saleh. (DID)

Baca Juga: Adian Klaim Fraksi PDIP Solid Gulirkan Hak Angket