CARITAU SURABAYA – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan tantangan dunia ke depan yang lebih berat karena ketidakpastian akibat ketegangan geopolitik kawasan, disrupsi teknologi dan disrupsi lingkungan akibat climate change harus dikawal dengan tekad bersama yang kuat.

 “Tekad bersama itu hanya bisa dirajut melalui saluran dan sarana yang memberikan ruang kedaulatan kepada rakyat, sebagai pemilik negara ini dalam sebuah ikatan yang mampu menyatukan dan memberikan keadilan,” kata La Nyalla dalam Focus Group Discussion yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PW Muhammadiyah Jawa Timur, di Kantor PW Muhammadiyah Jatim di Surabaya, Senin (15/7/2024).

La Nyalla melanjutkan,  sistem bernegara hasil Amandemen Konstitusi di tahun 1999 hingga 2002 itu telah menghasilkan Sistem Politik yang mahal. Dan Sistem Politik yang mahal itu menghasilkan High-Class Economy, atau dengan kata lain, Oligarki Ekonomi untuk membiayai Sistem Politik yang mahal itu. Dan Oligarki itu kemudian mendikte Kebijakan dan Sistem Politik.

“Akibatnya, bangsa kita lambat laun menjadi bangsa lain. Akar budaya dan watak bangsa Indonesia perlahan tercerabut. Dari bangsa yang integralistik, gotong-royong dan spiritualistik-patriotis, menjadi bangsa yang individualistik, kapitalistik dan materialistik-pragmatis. Sehingga dalam dua dekade Reformasi, indikator ketidakadilan dalam wujud kesenjangan ekonomi dan sosial semakin tinggi,” imbuhnya.

Karena secara teori, lanjutnya, kesenjangan dan ketidakadilan terhadap penguasaan ekonomi, penguasaan tanah, alat produksi, akses pendidikan dan akses kesehatan, telah menghasilkan kemiskinan struktural yang sulit diselesaikan. Dan jika jalan yang ditempuh hanya melalui subsidi dan bantuan sosial, maka akan terus menjadi beban Fiskal negara, yang pada suatu titik akan mengalami Fiskal akan default.

“Oleh karena itu harus ada jalan keluar. Agar pemerintah dapat terus membangun dan berdaulat, melalui dukungan rakyat yang kuat. Dan dukungan rakyat yang kuat harus diwujudkan melalui sistem yang kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Yang membangun semangat kebersamaan, sesuai pikiran-pikiran para pendiri bangsa,” urainya.

Dalam kesempatan itu, LaNyalla juga menyampaikan Lima Proposal Kenegaraan sebagai penyempurnaan dan penguatan Konstitusi yang dirumuskan DPD RI sebagai tindak lanjut Sidang Paripurna DPD RI pada 23 Juli 2023 yang lalu.

Di mana salah satunya, DPD RI sebagai peserta Pemilu Legislatif dari Unsur Perseorangan idealnya juga memiliki kewenangan untuk sebagai pembentuk Undang-Undang seperti Anggota DPR RI, yang merupakan peserta Pemilu Legislatif dari Unsur Anggota Partai Politik.

Sementara itu, Sekretaris PW Muhammadiyah Jawa Timur, Prof Biyanto mengatakan bahwa organisasinya memiliki kepentingan besar terhadap tema yang diambil dalam kegiatan ini, yakni amandemen UUD 1945 dan urgensinya bagi bangsa. Sebab, kata dia, wacana amandemen ini tak hanya persoalan hari ini saja, tetapi juga di masa mendatang.

"Maka harus dibahas secara serius dan mendalam, agar jangan sampai terjadi seperti di era Reformasi, di mana kepentingan bangsa diambil tanpa pertimbangan panjang. Seperti apa yang disampaikan Pak Amien Rais," tutur Prof Biyanto.

Prof Biyanto menegaskan bahwa Muhammadiyah memiliki jaringan kampus yang siap berkontribusi untuk melakukan riset mendalam dalam menjajaki dan mengkaji kemungkinan peluang bagi perbaikan bangsa ke depan.

“Kami siap bersinergi dan kampus kami siap melakukan riset mendalam terkait amandemen, agar hal yang dipilih misalnya, dilakukan dengan batas yang terukur, sehingga tak ada penyesalan di kemudian hari," kata Prof Biyanto. (HAP)

Baca Juga: Ujian Proposal Doktoral Unair, Ketua DPD RI Bedah Perbaikan Kualitas Pembentuk UU Melalui Unsur Nonparpol

Baca Juga: IMM DKI Jakarta Siap Dukung Upaya Pj Gubernur Heru Budi Jadikan Jakarta Kota Global