CARITAU JAKARTA - Ketua Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono memastikan siap berkompetisi dalam Pemilu 2024. Menurutnya, seluruh elemen mesin partai terus bergerak, termasuk saat menyambut Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menyampaikan pidato politik di Istora Senayan, Jakarta Pusat. 

"Sejak tahun lalu, kami di Demokrat Jakarta terus bergerak. Seluruh infrastruktur dan kekuatan mesin partai, kami siapkan dengan baik untuk merebut kemenangan dalam Pemilu 2024 nanti. Sekarang, ada 15.300 kader menyambut mas Ketum di Istora Senayan," kata Mujiyono dalam keterangan tertulis, Selasa (14/3/2023). 

Baca Juga: Kampanye Prabowo di Majalengka

Menurut pria yang akrab disapa MJN itu, seluruh kader Demokrat siap merebut kemenangan bersama Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta itu juga memastikan, Anggaran Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Jakarta telah disiapkan dengan baik. 

"Apa yang disampaikan mas Ketum AHY sudah tepat. Apa jadinya bangsa ini jika Pemilu ditunda. Padahal, anggaran sudah disiapkan dengan baik. Dalam APBD DKI Jakarta 2023, telah dialokasikan hibah untuk KPU DKI sebesar Rp534 miliar untuk Pilkada nanti. Lalu, peserta pemilu juga sudah siap, dan kami bersama Koalisi Perubahan semakin solid untuk memenangkan mas Anies bersama ketum AHY," tegasnya. 

Di Istora Senayan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato politik yang menyangkut isu-isu kebangsaan. AHY mengaku khawatir Indonesia akan dicemooh negara lain dan menjadi Banana Republik karena menjalankan keputusan Pengadilan untuk menunda Pemilu 2024.

"Saya khawatir, khawatir dunia akan melihat Indonesia sebagai Banana Republik. Karena semua pejabat negara menduduki kursi kekuasaan tanpa pemilu yang demokratis. Tapi tidak punya legitimasi yang kuat, sehingga kekuasaan yang dimiliki tidak sah dan tidak halal,” ujar AHY saat pidato politik di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2023). 

AHY menyesalkan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU RI menunda tahapan Pemilu 2024. Dia tidak membayangkan yang akan terjadi jika Pemilu 2024 benar-benar ditunda. Menurutnya, isu penundaan pemilu sangat mengusik akal sehat dan rasa keadilan.

"Apa yang sedang terjadi di negeri kita ini? Keputusan itu hadir setelah isu presiden tiga periode dan sistem pemilu proporsional tertutup,” kata AHY.

Usai berkeliling Indonesia, AHY mengaku banyak menyerap aspirasi rakyat yang tak ingin ada penundaan pemilu. Jika pemilu dipaksakan ditunda, AHY mempertanyakan siapa nantinya yang akan memimpin Indonesia.

“Jika pun Pemilu 2024 dipaksakan ditunda, lalu siapa yang memimpin kita nanti? Karena perintah konstitusi, pemerintahan saat ini akan mengakhiri masa tugasnya pada 20 Oktober 2024. Pertanyaannya begini, apa iya ada Plt presiden?” cetus AHY.

“Apa iya akan ada ratusan Plt anggota DPR RI dan DPD RI? Apa iya akan ada ribuan Plt anggota DPRD Provinsi Kabupaten/kota? Kalau di negara kita ada Plt Presiden, dan ribuan Plt wakil rakyat yang berkuasa dan berkerja selama dua hingga tiga tahun, betapa kacaunya, chaos-nya, situasi nasional kita,” tambah AHY. (DID)

Baca Juga: Relawan Massifkan Sosialisasi AMIN Hingga ke Tingkat Desa