CARITAU JAKARTA - Insiden kebakaran hebat depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara pada Jumat (3/3/2023) lalu mestinya tidak menyalahkan pihak tertentu. Peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi dan mesti dicarikan solusinya.

Menurut Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, tak ada gunanya saling menghakimi dalam menyikapi musibah. Paling penting sekarang ini saling berbenah agar kejadian itu tak terulang.

Baca Juga: Legislator Apresiasi Cleansing Guru Honorer untuk Tindaklanjuti Temuan BPK

"Ini kan sudah terjadi semua, ini ada musibah. Saya pikir tidak perlu cari kambing hitam atau kesalahan apa, tidak perlu. Tapi mencari solusi, menurut saya. Ini yang pas, mencari solusi saja," papar Ida, Selasa (7/3/2023).

Ida mengungkapkan, solusi jitu dalam menyikapi kebakaran depo Plumpang ini ialah relokasi. Baik itu relokasi dari kilang minyak Plumpang atau pun warga.

Terlebih, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memerintahkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono untuk mencari solusi terkait relokasi ini.

"Kan kemarin pak presiden sudah hadir ke sana, pak presiden ada dua solusi, warga yang dipindahkan direlokasi, atau pertaminanya," urainya.

Diketahui, beberapa hari ini berseliweran berita terkait keputusan Anies Baswedan yang memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) bagi warga Tanah Merah yang tinggali bantaran depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.

Padahal kawasan tersebut sangat berbahaya bagi warga karena berdekatan dengan kilang minyak Pertamina dan musibah bencana kebakaran terjadi.

Ida yang merupakan politikus PDI Perjuangan ini memandang bahwa kebijakan Anies menerbitkan IMB warga tanah merah keliru. Kendati begitu, ia meminta tidak kambing hitamkan Anies.

"Status bangunannya, imb-nya kan tidak ilegal, cuma memang yang menerbitkan imb-nya saja seharusnya memang mempelajari betul lahan tersebut," tandasnya. (DID)

Baca Juga: Pimpinan Legislator DKI Dorong Pembentukan DPRD Tingkat II