CARITAU JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menceritakan betapa sulitnya menerapkan kebijakan manajemen ‘gas dan rem’ dan alasannya untuk tidak melakukan lockdown dalam penanganan wabah Korona atau Covid dan upaya menjaga stabilitas perekonomian nasional di Indonesia.

Pasalnya, manajemen itu memerlukan perhitungan yang tepat, kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transisi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) di Gedung AA Maramis, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (26/1/2023).

"Melakukan manajemen 'gas dan rem' itu juga bukan sesuatu yang mudah. Begitu hitungan salah sedikit, ekonomi akan jatuh; tetapi begitu gasnya terlalu kenceng juga, pandeminya juga bisa naik," kata Jokowi.

Baca Juga: Luhut: Presiden dan Elon Musk akan Resmikan Layanan Starlink di Bali

Menurutnya, manajemen itu menjadi jalan keluar bagi Pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kesehatan dan perekonomian. Selain itu, Pemerintah juga dihadapkan pada tantangan lain yakni keharusan mengambil keputusan dan tindakan cepat dalam setiap kebijakan selama masa wabah Korona.

Kebutuhan untuk cepat bertindak itu menemui tantangan pula, yakni perlunya keberadaan data-data di lapangan sebagai bahan pertimbangan lainnya.

"Tidak mudah, karena data kita ini juga ketahuan semuanya, pada saat pandemi kelihatan semuanya. Data kita ini enggak siap," katanya.

Kendati demikian, di tengah segala kesulitan itu, Jokowi menilai partisipasi masyarakat sangat besar dalam menangani wabah Korona maupun upaya menjaga stabilitas perekonomian.

"Partisipasi inilah yang harus kita apresiasi, kita hargai, karena semua memberikan dukungan. Dunia usaha, masyarakat di bawah, semuanya bergerak semuanya," tambahnya.

Jokowi juga mengapresiasi jajaran kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) di pusat hingga tingkat desa, yang telah bekerja keras selama tiga tahun terakhir dalam penanganan pandemi Covid maupun upaya menjaga stabilitas perekonomian. Kedua hal itu merupakan tantangan berat yang nyaris tidak ada standar bakunya.

"Menangani pandemi maupun mengatasi ekonomi kita sebuah tantangan yang sangat berat, persoalan yang sangat-sangat berat yang kita hadapi saat itu, dan tidak ada standarnya, tidak ada pakemnya; karena memang kita semuanya belum memiliki pengalaman dalam menangani pandemi ini," ujar Presiden Jokowi.

Turut hadir dalam Rakornas Transisi PC-PEN antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Mahfud MD, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. 

Alasan Tak Lakukan Lockdown
 

Banyak negara menerapkan kebijakan lockdown saat dilanda wabah Korona. Tapi tidak dengan Indonesia. Presiden Jokowi membuka alasannya.

"Pada saat memutuskan lockdown atau enggak lockdown, rapat menteri 80% 'Pak, lockdown' karena semua negara melakukan itu," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya.
 

Jokowi menjelaskan, dilansir dari Antara, tekanan juga datang dari DPR hingga partai agar memberlakukan lockdown.

"Tekanan-tekanan seperti itu pada saat mengalami krisis dan kita tidak jernih, tergesa-gesa, bisa salah, bisa keliru. Coba saat itu misalnya kita putuskan lockdown, hitungan saya dalam dua atau tiga minggu rakyat sudah enggak bisa, enggak memiliki peluang untuk mencari nafkah, semua ditutup," beber Jokowi.

Ketika rakyat kesulitan dan negara tidak bisa memberikan bantuan, yang akan terjadi sulit dibayangkan.

"Rakyat pasti rusuh. Itu yang kita hitung sehingga kita putuskan saat itu tidak lockdown," kata Jokowi.

"Saya semedi 3 hari untuk memutuskan apakah kita harus lockdown atau tidak karena memang betul-betul sangat tidak memiliki pengalaman semuanya mengenai ini," urai Jokowi. (IRN)

Baca Juga: Presiden Selesaikan Urusan Sertifikat Tanah Rakyat di 2024