CARITAU JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) menyatakan pihaknya bakal melakukan antisipasi dan menindak segala bentuk kecurangan pemilu termasuk terkait maraknya politik uang seperti yang terjadi acap kali dalam momentum kontestasi pemilu lima tahun sekali. 

Dalam rangka mencegah maraknya politik uang, Bawaslu RI telah berhasil membina sebuah desa yang terletak di Batu, Malang, Jawa Timur yang telah mendapat penghargaan sebagai desa anti politik uang.

Baca Juga: Pergeseran Pasukan Pengamanan Pemilu di TPS

Anggota Bawaslu RI, Puadi mengatakan, Desa itu saat ini cukup terkenal, karena para warga yang tinggal di tempat tersebut secara tegas mampu melakukan penolakan terhadap tawaran yang menggiurkan yakni politik uang (money politik).

Dalam keteranganya, Puadi mengklaim bahwa Desa anti politik uang itu adalah bagian dari strategi Bawaslu untuk mendorong masyarakat lain agar dapat mencontoh sikap tegas Desa itu dan menolak perilaku curang politik uang yang diberikan oleh para kontestan Pemilu 2024.

“Dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi perilaku curang dalam Pemilu seperti politik uang atau vote buying,” kata Puadi saat dihubungi wartawan, Sabtu (24/12/2022).

Puadi mengatakan, politik uang merupakan perilaku koruptif yang kerap dilakukan para Parpol dan calon kandidat ataupun tim sukses demi mendapatkan suara untuk memenangkan kontestasi pemilu.

Mantan Anggota Bawaslu DKI Jakarta ini menambahkan, perilaku ini harus diantisipasi seluruh masyarakat, karena merusak dan mencoreng proses demokrasi yang sedang dijalani.

“Politik uang dalam setiap pemilu menjadi fenomena yang perlu diantisipasi sebab akan merusak integritas pemilu,” jelasnya.

Di satu sisi, kata dia, Bawaslu memiliki keterbatasan dalam mengawasi politik uang. Sisi lainnya, pemilu berintegritas menjadi kondisi yang mesti dijamin oleh Bawaslu.

Oleh karena itu, pengawasan politik uang berbasis masyarakat menjadi kata kunci dan bagian dari upaya pencegahan Bawaslu.

“Hanya saja untuk pendekatannya tidak hanya sekedar seremonial, tetapi harus diikuti dengan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat,” tandas Puadi. (GIB)

Baca Juga: Pidato Politik SBY