CARITAU BEIJING - Pemerintah China mulai membuka data terkait situasi dan kondisi kasus COVID-19– corona yang terjadi di negaranya.

Baca Juga: Menlu China Kutuk Israel, Telepon Menlu Iran dan Arab Saudi

Keduanya membahas gelombang infeksi yang merebak usai kebijakan zero-COVID dilonggarkan pada Desember 2022. Selain itu beberapa hal yang diinformasikan pemerintah China kepada WHO meliputi hal seperti klinik rawat jalan, rawat inap, pasien yang membutuhkan perawatan darurat dan perawatan kritis, serta kematian di rumah sakit terkait infeksi COVID-19.

"WHO menghargai pertemuan ini, serta rilis informasi publik tentang situasi keseluruhan," tulis WHO yang dikutip dari Reuters, Senin (16/1/2023).

"Pejabat China memberikan informasi kepada WHO dan dalam konferensi pers tentang berbagai topik," sambungnya.

Sebelumnya, China melaporkan ledakan kasus kematian akibat Corona di wilayahnya. Secara rinci, China mencatat 59.938 kematian dalam periode 8 Desember 2022 hingga 12 Januari 2023.

Dalam sebuah konferensi pers Kepala Biro Administrasi Medis di bawah Komisi Kesehatan Nasional, Jiao Yahui mengatakan, bahwa hampir 60.000 kematian ini termasuk 5.503 kematian yang disebabkan oleh kegagalan pernafasan langsung karena virus. Sementara 54.435 lainnya disebabkan oleh penyakit komorbid ditambah dengan Covid.

Dengan adanya data ini, WHO mengaku akan terus berkomunikasi dengan China, memberikan saran dan dukungan teknis, dan terlibat dalam analisis situasi.

WHO mengatakan epidemiologi wabah terbaru dengan gelombang infeksi yang cepat dan intens yang disebabkan oleh varian Omicron, terutama menyerang orang tua atau orang dengan komorbid, serupa dengan yang dilihat di negara lain.

"WHO sedang menganalisis informasi ini, yang mencakup awal Desember 2022 hingga 12 Januari 2023, dan memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi epidemiologis dan dampak gelombang ini di China," kata badan PBB tersebut.

"Data yang dilaporkan menunjukkan penurunan jumlah kasus, rawat inap, dan mereka yang membutuhkan perawatan kritis. WHO telah meminta perincian data yang lebih rinci berdasarkan provinsi dari waktu ke waktu," pungkasnya. (IRN)

Baca Juga: Sebelas Barang Impor Ilegal Senilai Rp9,3 Miliar Dimusnahkan, Dominasi Produk China