CARITAU JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan adanya potensi bahaya bencana banjir lahar dingin Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara, yang baru saja mengalami erupsi.

Hal itu diungkapkan Kepala BNPB Suharyanto saat rapat koordinasi penanganan darurat dampak erupsi Gunung Ibu, di Kantor Bupati Halmahera Barat, Jumat (31/5/2024).

Menurut Suharyanto, potensi bahaya bencana terdeteksi berdasarkan hasil analisis dari BMKG dan Badan Geologi Kementerian ESDM yang dilaporkan kepada BNPB.

Hasil analisa tim ahli BMKG mendapati adanya fenomena atmosfer, berupa aktivitas ekuatorial Rossby, yang dapat berpengaruh dalam beberapa hari ke depan, di mana wilayah Maluku Utara berpotensi dilanda hujan berintensitas sedang-lebat.

Secara teori, guyuran hujan tersebut berpeluang menggugurkan sisa material berupa pasir dan bebatuan dari aktivitas vulkanik yang mengendap di bagian puncak atau lereng Gunung Ibu ke wilayah lembahan.

Kondisi itu harus diwaspadai oleh semua pihak, terlebih berdasarkan laporan sementara dari tim Badan Geologi Kementerian ESDM, didapati 13 titik rawan aliran lahar Gunung Ibu mengarah ke beberapa permukiman warga.

"Tim ahli siap dikirim untuk mempertajam kajian risiko. Jika memang terdapat penumpukan material sisa erupsi, maka harus segera dibersihkan karena itu berbahaya," ujarnya.

Kepala BNPB berharap potensi bahaya harus juga menjadi atensi serius bagi warga masyarakat yang bermukim dekat dengan Gunung Ibu. Mereka harus menaati apa yang diarahkan oleh pemerintah.

Dampak bencana banjir lahar dingin Gunung Marapi di Sumatera Barat pada 11 Mei 2024 tidak boleh terulang di Halmahera Barat.

Banjir lahar dingin Gunung Marapi seperti dirilis Antara, melanda empat kabupaten/kota di Sumatera Barat menimbulkan dampak kerusakan dan korban jiwa yang besar. BNPB mencatat 62 orang meninggal dunia, 10 orang masih dinyatakan hilang hingga saat ini.

"Kita jangan pula over estimate, tetapi ini harus. Hasil kajian dan analisa lapangan nantinya dapat digunakan sebagai langkah mitigasi dan kesiapsiagaan karena keselamatan masyarakat adalah hukum yang tertinggi,” katanya. (BON)