CARITAU JAKARTA - Eksponen aktivis 98 yang tergabung dalam Barisan Jaringan Aktivis Kampus 1998 atau Bjorka 98 mengkritik kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.

Firman Tendry, aktivis Bjorka 98 mengatakan, pihaknya mendorong mahasiswa maupun elemen masyarakat lainnya untuk melakukan aksi tolak kenaikan BBM sampai tuntas karena pemerintah seolah abai dan bergeming dengan keresahan masyarakat.

Baca Juga: Sentil Loyalis Anies Soal Tebet Eco Park, Aktivis Sebut Heru Sedang Fokus Menata Jakarta

"Lihat sekarang, negara ini sama sekali belum membaik. Banyak sistem dan kebijakan yang hancur. Untuk itu, kami siap mengawal demo adik-adik mahasiswa, sebagai rasa pertanggungjawaban moral dari cita-cita kami yang belum tuntas," kata Firman saat konfrensi pers, di Cafe Seemed to Dream, Jakarta Selatan, Minggu (18/9/2022).

Sementara, Satyo Purwanto, aktivis Bjorka 98 lainnya, menyebut aksi demonstran mesti dilakukan untuk memberi peringatan keras kepada pemerintah.

"Kebijakan menaikkan harga BBM momennya sama sekali tidak tepat karena masyarakat masih banyak dihimpit kesulitan," tandasnya.

Ia menegaskan, alasan pemerintah menaikkan harga BBM karena pembengkakan dan keterbatasan anggaran sama sekali tak masuk akal. Pasalnya, pemerintah malah merencanakan pembangunan ibu kota negara (IKN) baru.

"Lebih baik IKN itu distop lebih dulu karena memakan banyak anggaran," tegasnya.

Pria yang akrab disapa Komeng itu kembali melontar kritik tajam kepada pemerintah, terkait alasan pemerintah menyebut penyaluran subsidi tidak tepat sasaran. 

"Jika memang BBM subsidi masih banyak dikonsumsi masyarakat menengah ke atas, lantas mengapa harganya yang dinaikkan? Kan tidak logis," pungkasnya.

Empat Sikap Bjorka 98

Bjorka 98 disebut hadir sebagai bentuk kepedulian eksponen aktivis mahasiswa 98 menyikapi sikap pemerintah akhir-akhir ini. 

"Kami akan muncul kapan saja jika ada keresahan di tengah masyarakat," imbuh Komeng.

Terakhir dalam pernyataan bersama, Bjorka 98 membuat empat butir sikap menghadapi aksi-aksi yang akan datang, yakni:

1. Mendukung setiap bentuk sikap kekritisan pemuda dan mahasiswa yang dituangkan ke dalam aksi demonstrasi seluruh Indonesia.
2. Menolak pencabutan subsidi BBM yang berdampak masif terhadap inflasi bahan pokok dan lainnya. Pencabutan subsidi BBM itu sama saja mengangkangi Pasla 33 UUD 1945 yang menjadi landasan hukum tertinggi di Indonesia.
3. Mengajak seluruh elemen pergerakan pemuda, mahasiswa, buruh, tani, nelayal, ojek online dan masyarakat terdampak langsung akibat pencabutan subsidi BBM untuk menggalang kekuatan untuk kembali melakukan aksi, baik demonstrasi di lapangan, agitasi dan propoganda di beberapa sosial media serta ruang-ruang perjuangan lainnya.
4. Menjaga solidaritas dalam bergerak dan tidak mudah diprovokasi serta diadu domba agar aksi tetap mencerminkan kesadaran, idealisme dan intelektualitas. (RMA)

Baca Juga: Dialog dengan Sejumlah Tokoh, Menkopolhukam Tampung Aspirasi Terakit Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu