CARITAU JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mengaku belum menerima surat jawaban dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU) soal somasi yang telah dilayangkan terkait dugaan tindakan intimidasi terhadap anggota KPU Daerah dengan memerintahkan meloloskan sejumlah Partai Politik sebagai peserta Pemilu 2024. 

"Sejauh ini kami belum terima suratnya," kata Julio, Kuasa hukum firma Amar yang tergabung pada Koalisi, kepada wartawan, Selasa (20/12/2022). 

Baca Juga: KPU Jelaskan Salah Input Sirekap Kesalahan Manusia hingga Sistem

Oleh sebab itu, Julio mengungkapkan pihaknya belum dapat merespon soal perkembangan kasus tersebut. 

"Nanti kami coba terima dulu, kalau misalnya belum ya kami belum bisa respon," imbuh Julio. 

Diberitakan sebelumnya, KPU mengklaim telah menjawab isi surat somasi yang dilayangkan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih tersebut.

"Sudah kita jawab," kata Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Mochamad Afifuddin kepada wartawan usai menghadiri agenda mediasi dengan Partai Ummat di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Senin (19/12/2022).

Pria yang akrab disapa Afif itu mengklaim bahwa sejauh ini pihaknya tidak menemukan dugaan tindakan intimidasi untuk meloloskan atau tidak meloloskan Partai Politik menjadi peserta Pemilu 2024. 

Ia juga menegaskan bahwa saat ini pihaknya masih terus bekerja untuk menindaklanjuti laporan-laporan yang menyatakan bahwa ada dugaan tindakan intimidasi terhadap anggota KPU Daerah. 

"Iya tidak ada. Kami pastikan di jajaran kami tidak ada. Kalaupun ada yang disebutkan, nanti kami yang akan melakukan pemeriksaan kepada jajaran kami," kata Afif. 

Selain itu, Afif menyebut bahwa pihaknya sudah menjawab surat somasi itu beberapa hari lalu. Ia memastikan surat itu telah diparaf olehnya sekitar dua hari lalu dan semestinya telah sampai pada yang bersangkutan. 

"Berarti sudah sampai, semestinya," tandas eks anggota Bawaslu RI itu. (GIB)

Baca Juga: KPU Tanggapi Beda Data Surat Suara di TPS dengan Sirekap