CARITAU JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) telah resmi meluncurkan pemetaan terkait Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tematik mengenai pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan kontestasi Pemilu 2024. 

Adapun dalam pemetaannya, Bawaslu menyusun tingkatan Provinsi yang berpotensi paling rawan hingga paling rendah se Indonesia. Berdasarkan halnitu, Bawaslu mencatat terdapat 10 Provinsi paling rawan terjadi pelanggaran netralitas ASN.

Baca Juga: Tanggapi Laporan Agus Raharjo, Bawaslu: Jika Terbukti Bisa Pengaruhi Hasil Pemilu

Kegiatan peluncuran IKP tematik pelanggaran Netralitas ASN tersebut digelar di hotel Novotel Manado, Sulawesi Utara, (Sulut) pada Kamis (21/9/2023). Menariknya, Provinsi Sulut masuk ke dalam daftar nomor dua dari 10 Provinsi rawan terjadinya pelanggaran netralitas ASN. 

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengatakan, Provinsi Sulut dan Kota Manado telah tercatat menjadi wilayah yang berpotensi paling tinggi munculnya pelanggaran netralitas ASN. 

"Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado ini dari IKP sebelumnya juga selalu menempati rawan tinggi, termasuk dia rawan tinggi untuk netralitas ASN," ujar Lolly. 

Oleh karena itu, dirinya mengungkapkan, dalam wilayah Provinsi Sulut, Manado bakal menjadi titik sental pencegahan pelanggaran netralitas ASN. Hal itu diputuskan lantaran menurutnya, posisi daerah yang rawan tinggi harus mendapat penanganan berbeda daripada rawan sedang dan rendah.

"Supaya apa? Supaya nanti menjadi kesadaran semua pihak," tegas Lolly. 

Ia menambahkan, bsedsssrksn kegiatan hasil pemetaan kerawanan itu, potensi pelanggaran netralitas ASN menempati urutan teratas, jika dibanding beberapa dugaan pelanggaran Pemilu lainnya. 

"Apa maknanya? Maknanya, netralitas ASN menjadi tantangan besar di tingkat kabupaten atau kota karena tingkat kerawanannya nomor satu," tandas Lolly. (GIB/DID)

Baca Juga: Kabupaten MAPPI Darurat Demokrasi