CARITAU JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja resmi memerintahkan jajaranya di tingkat provinsi untuk mengambil alih secara sementara jabatan kepemimpinan Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota. 

Adapun keputusan itu dilakukan untuk mengisi kekosongan kepemimpinan Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia buntut terlambatnya kegiatan peresmian dan pelantikan pimpinan Bawaslu daerah yang baru. 

Baca Juga: Agamawan Sulsel Nilai Polri Sukses Kawal Pemilu Damai 2024

Keputusan itu tertuang didalam surat Bawaslu RI dengan nomor register 565/KP.05/K1/08/2023 yang telah ditandatangani Bagja pada Selasa (15/8/2023). 

Dalam poin pertama surat tersebut, Bagja telah memerintahkan Bawaslu provinsi mengambil alih kepemimpinan Bawaslu kabupaten/kota secara sementara yang masuk cakup wilayahnya hingga komisioner terpilih periode 2023-2028 dilantik. 

"Pengambilalihan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku sejak diterbitkannya surat ini," kata Bagja dikutip pada Rabu (16/8/2023). 

Sebagai imformasi, kekosongan kepemimpinan Bawaslu kabupaten/kota se-Indonesia terjadi sejak kemarin yakni pada Selasa (15/8/2023). 

Hal itu lantaran, seluruh komisioner Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota dengan masa jabatan nya habis terhitung sejak 2018 hingga 2023 pada Senin (14/8/2023). Sedangkan untuk komisioner terpilih periode 2023-2028 hingga saat ini belum diumumkan oleh Bawaslu RI. 

Diduga persoalan ini terjadi buntut dari sikap Bawalu RI yang ditenggarai terus menunda-nunda mengumumkan seluruh komisioner di tingkat Kabupaten/Kota yang terpilih. 

Adapun Bawaslu RI sebelumnya juga telah menjadwalkan pengumuman hasil seleksi komisioner baru pada Sabtu (12/8/2023) dan pelantikannya pada Senin hingga Rabu pekan ini. 

Namun, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja melalui keputusan nomor 280/KP.01.00/K1/08/2023 telah menunda pengumumannya menjadi Senin pekan depan.

Berdasarkan hal itulah, Rahmat Bagja kemudian menginstruksikan seluruh jajaran Bawaslu di tingkat Provinsi seluruh Indonesia mengambil alih sementara tugas Bawaslu Kabupaten/Kota.  

"Instruksi untuk melakukan pengambilalihan sementara tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota sejak berakhirnya masa jabatan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota periode 2018- 2023, hingga dilantiknya anggota periode 2024-2028," tandas Bagja. (GIB/DID)

Baca Juga: Usai Sidak Empat TPS di Tangsel, Puadi Minta Jajaran Awasi Ketat di Rekapitulasi Surat Suara