CARITAU BANDUNG – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) resmi meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tematik dengan tema "Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 : Isu Stategis Politik Uang”.

Adapun peluncuran IKP Tematik Politik Uang itu diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat, pada Minggu (13/08/2023). Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengatakan, Bawaslu telah resmi menetapkan politik uang sebagai salah satu dari empat poin terkait objek pengawasan melekat dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tematik.

Baca Juga: Penggelembungan Suara Partai Golkar di Jatim, Bawaslu Putuskan KPU Langgar Adminitrasi

Adapun Lolly menjelaskan terkait empat poin IKP tematik lain yakni mengenai Netralitas ASN, Hoaks dan Politik SARA, Pengawasan Kampanye Media Sosial dan juga Integritas Penyelenggara Pemilu.

"Politik uang menjadi salah satu dari lima kasus terbesar dalam isu kerawanan pemilu dan pemilihan," ujar Lolly dalam pidatonya.

Koordinator Divisi Pencegahan, dan Partisipasi Masyarakat, Hubungan Masyarakat Bawaslu RI itu menjelaskan, pemetaan IKP tematik terkait politik uang itu mengacu berdasarkan peristiwa yang terjadi pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020.

Lebih lanjut, Lolly mengungkapkan, berdasarkan catatan Bawaslu, IKP Politik Uang terbagi beberapa indikator tingkat kerawananya yakni tinggi, sedang dan rendah.

"Cara membaca datanya ada yang level provinsi, ada juga level kabupaten/kota, tapi ada juga yang levelnya provinsi berdasarkan data agregat kabupaten/kota," terang Lolly.

Karena itu, berdasarkan hasil pemetaan Bawaslu dalam hal kerawanan politik uang di tingkat provinsi, hasilnya terdapat 5 daerah yang ditenggarai masuk dalam kategori rawan tinggi.

"Ada Maluku Utara, Lampung, Jawa Barat, Banten, dan Sulawesi Utara ini menjadi 5 provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi untuk politik uang," ujar Lolly.

Kendati demikian Lolly mengatakan, selain itu   terdapat juga provinsi lain yang tercatat sebagai daerah berkategori tingkat kerawanan politik yang yang sedang dan rendah.

Ia menambahkan, kegiatan politik uang kerap terjadi dalam pelaksanaan pemilu lantaran suatu strategi praktis para peserta Pemilu guna untuk meraup suara masyarakat secara singkat demi memenangkan kontestasi Pemilu 2024.

Adapun dalam peluncuran IKP Tematik Politik Uang di Pemilu 2024 itu turut hadir sejumlah tamu undangan yakni anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Parsadaan Harahap dan juga Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo.

"Seluruh kabupaten/kota dan juga provinsi ada politik uang sebelum masa kampanye, sebelum hari pemungutan suara, politik uang yang dilakukan secara digital, juga kegiatan sosial yang diwarnai politik uang," tandas Lolly. (GIB)

Baca Juga: Film 'Dirty Vote' Kampanye Terselubung?