CARITAU JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) memastikan merangkul seluruh elemen masyarakat untuk menolak politik uang (money politik )dan menyatakan kegiatan itu adalah musuh bersama. 

Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda memastikan jajaranya untuk mengajak seluruh kalangan masyarakat bekerjasama menolak dan melaporkan bilamana menemukan infomasi terkait politik uang. 

Baca Juga: Selain Pemalsuan Data, Dittipidum Juga Dalami Dugaan Jual Beli Suara di Kuala Lumpur

Menurut Herwyn, hal itu harus dilakukan, karena politik uang selama ini telah merusak integritas kepemiluan dan menurunkan moral dari sosok pemimpin yang akan datang. 

Oleh karena itu, dirinya menegaskan, bahwa sebagai lembaga penyelenggara pemilu, pihak memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup besar dalam menegakan pemilu yang adil dan terhindar dari tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan Undang Undang. 

"Perlu kita kerja bersama secara gotong royong pemangku kepentingan menyatakan politik uang adalah musuh bersama. Ini mempengaruhi integritas yang terpilih dan akan membuat keterpilihannya cacat demokrasi ," tutur Herwyn dikutip, Jumat (22/9/2023).

Disisi lain, ia melihat, politik uang adalah bentuk pelanggaran pemilu yang harus ditindak tegas lantaran melanggar etika moral dan dapat merugikan masa depan anak bangsa. 

Atas dasar itu, Herwyn juga berharap partai politik peserta Pemilu dapat menahan diri untuk tak menjalani politik uang lantaran tindakan itu mencederai demokrasi karena mengajak publik dalam memilih dengan cara tidak etis. 

"Kami imbau peserta pemilu maupun juga nantinya berkontestasi agar menahan diri, berikan edukasi yang mencerahkan. Bahkan kita semua berkewajiban untuk memberikan edukasi kepada publik terkait dengan politik etis yang bisa dilakukan dalam menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu," ujarnya

Herwyn menambahkan, dalam rangka untuk memastikan pencegahan politik uang, pihaknya juga sudah memerintahkan jajaranya di Provinsi agar dapat segera membangun kerjasama dan koordinasi dengan lembaga lain dalam rangka membantu melakukan pengawasan melekat . 

"Politik uang merupakan isu yang harus kita berantas bersama, dengan salah satu agenda ke depan adalah kita selalu melakukan langkah pencegahan. Biarkan pemilih dapat memilih sesuai dengan kata hati, rakyat diberi hak kebebasan atas itu," tandas Herwyn. (GIB/DID)

Baca Juga: Kampanye Partai Golkar di Bali