CARITAU JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas mendorong pentingnya kesadaran ketahanan bencana sebagai isu yang harus diperhatikan semua orang. 

Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN/Bappenas Sumedi Andono Mulyo memaparkan bahwa resiliensi atau ketahanan merupakan urusan semua orang. 

Baca Juga: UU Kesehatan Resmi Disahkan, Demokrat: Manifestasi Pemodal Hadir Pinjam Tangan Negara!

Untuk itu penting belajar dari pengalaman masyarakat lokal dalam membangun ketahanan bisnis dan masyarakat di Indonesia, lintas kawasan dan global.

“Bencana mempengaruhi semua orang termasuk sektor swasta dan masyarakat serta berdampak pada layanan dan bisnis penting yang juga bergantung pada layanan tersebut," ujar Sumedi pada side event pelaksanaan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) dengan tema Resilience is Everyone’s Business: Learning From Local Experiences to Build Business and Community Resilience, Rabu (25/5/2022).

Meski demikian, Sumedi mengatakan jika bisnis juga dapat memainkan peran penting dalam mengurangi risiko bencana.

“Mereka dapat menjadi agen perubahan untuk membangun ketahanan lokal dan nasional. Ketahanan itu dimulai di dalam perusahaan, untuk karyawan, tetapi dapat meluas ke komunitas yang lebih luas,” tambah Sumedi.

Selain itu, komunitas bisnis memiliki perannya untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Developmets Goals (TPB/SDGs), upaya PRB nasional, dan agar sektor publik dapat lebih meningkatkan kapasitas, keahlian teknis, dan sumber daya termasuk analitik data besar dan teknologi baru.

“Bersama-sama kita telah menghadapi waktu yang penuh tantangan selama lebih dari dua tahun saat kita menghadapi pandemi. Pada saat yang sama, dengan risiko bencana dan dampak perubahan iklim yang tinggi, kita juga perlu menangani segudang masalah di bidang kemanusiaan dan pembangunan. Kami belajar bersama bahwa kami membutuhkan cara kerja baru,” jelas Sumedi. 

Hal tersebut juga berlaku bagi dalam bekerja sama dengan dunia usaha untuk membangun koordinasi multi-stakeholder yang lebih baik sebelum, selama, dan pasca bencana. 

Pada saat yang sama, dunia usaha juga harus beroperasi dalam pola pikir yang berbeda tentang masalah penanggulangan bencana. 

Menurut Sumedi, dunia usaha perlu memiliki cara kerja baru di mana risiko multi-dimensi ditangani secara lebih berkelanjutan dan terintegrasi. 

“Kita harus mulai berinvestasi dalam manajemen risiko dengan cara yang praktis untuk memastikan keberlanjutan jika terjadi bencana. Dengan itu, kami bertujuan untuk membangun kapasitas nasional dan lokal yang lebih kuat untuk penanggulangan bencana menuju ketahanan masyarakat dalam koordinasi dengan semua pemangku kepentingan, memperluas kemitraan pemerintah dan swasta,” tegas Sumedi.

Pada forum internasional GPDRR ini, Kementerian PPN/Bappenas juga menampilkan instalasi Planogram yang menyajikan QR Code Data dan jurnal-jurnal penelitian serta penemuan mengenai kebencanaan. (RIO)

Baca Juga: Program Lorong Wisata Antarkan Makassar Masuk 10 Besar Penghargaan Pembangunan Daerah 2023