CARITAU JAKARTA - Saat ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur, kemungkinan Jakarta tidak lagi mempunyai Wali Kota dan Bupati. Namun demikian, Jakarta tetap akan dipimpin oleh gubernur.

Hal tersebut dikatakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat menyampaikan pendapatnya terkait Jakarta yang nantinya tidak lagi menjadi Ibu Kota.

Baca Juga: Pj Teguh Ajak MUI dan Ormas Islam Berperan Aktif dalam Pembangunan Jakarta

"Jadi sebuah provinsi yang dikepalai oleh seorang Gubernur dan kemudian tidak perlu ada Bupati atau Wali Kota. Bahkan pemikiran kami ke depan adalah bagaimana ada struktur organisasi yang lebih lincah," kata Suharso kepada awak media, dikutip Jumat, (25/11/2022).

Suharso mengatakan, nantinya selama persiapan perpindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur, Pemerintah Pusat akan mempersiapkan aturan terkait kewenangan apa saja yang dimiliki oleh Pemprov DKI.

"Sehingga nantinya Jakarta bisa mengambil kewenangan-kewenangan untuk kebutuhannya tanpa disibukkan dengan sesuatu yang tidak diperlukan. Misalnya bagaimana relasinya dengan kementerian dan lembaga yang lain," tuturnya.

Kemudian, Suharso juga menegaskan Jakarta akan tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi ke depannya.

"Tetapi yang penting bahwa Jakarta tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi dan menjadi salah satu Center dan itu saya kira tidak perlu diingkari dan dirisaukan. Bahkan kita akan membangun jauh lebih baik lagi Jakarta," tandasnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan pertemuannya dengan Menteri Bappenas guna membahas kelanjutan Jakarta setelah nantinya Ibu Kota Negara pindah ke Kalimantan Timur.

"Ada pembahasan dengan Bappenas RI terkait dengan Jakarta ke depan, serta membahas rencana tata ruang wilayah, dan tentu harus bersinergi dengan Bappenas. Ini adalah berbagai masukan yang bagus, antara lain agar DKI Jakarta tata kotanya tetap berjalan dengan baik," ujar Pj Heru Budi.

Ia juga menyebutkan bahwa dirinya mendapatkan masukan dari Suharso Monoarfa agar bisa mempercepat kegiatan ekonomi pembangunan.

"Di samping itu, Pak Menteri memberikan arahan untuk mempercepat kegiatan ekonomi pembangunan. Dan yang terakhir kami diminta untuk membuat tim-tim kecil untuk bisa  membahas detail tata ruang selanjutnya," pungkasnya. (DID)

Baca Juga: Realisasi Anggaran IKN per April Rp4,8 Triliun, Menkeu: 12,1% dari Pagu