CARITAU JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan penyaluran bantuan beras oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebanyak 10 kg kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) diberhentikan sementara.

Menurutnya, penyaluran bantuan beras akan dilanjutkan sampai bulan Juni 2024. Bahkan, jika APBN memungkinkan, berpeluang dilanjutkan setelah bulan Juni nanti.

Dikatakan Arief, penghentian sementara penyaluran bantuan tersebut dilakukan karena bertepatan dengan masa Pemilu 2024. Bukan karena adanya data penerima bantuan beras yang sebelumnya sempat disebut-sebut bermasalah.

"Terkait data, hanya perlu pemutakhiran. Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk yang tidak cocok. Tidak ada dispute (karena verifikasi data), penyaluran (bantuan beras) jalan terus," katanya dikutip Selasa (6/2/2024).

"Tapi, tanggal 8-14 Februari akan berhenti sementara untuk menghormati Pemilu," lanjut Arief.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi meluncurkan program bantuan beras 10 kg sejak bulan Maret 2023 lalu. Ditujukan untuk menahan efek domino lonjakan harga beras yang terus terjadi sejak Agustus 2022 lampau.

Pada tahun 2023, bantuan ini diberikan sebanyak 2 tahap, yaitu untuk periode Maret-Mei 2023 dan September-Desember 2023.

Untuk tahun 2024, penyaluran tahap pertama telah dimulai dengan sasaran penerima mencapai 22.004.077 KPM. Pemberian bantuan pangan diklaim efektif mengendalikan inflasi nasional dan laju kenaikan harga beras.

Arief menerangkan, program bantuan pangan merupakan salah satu pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sesuai amanat Peraturan Presiden No 125/2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah.

"Pemerintah menyalurkan bantuan pangan beras tujuannya untuk membantu saudara-saudara kita yang terbawah. Sekaligus menjaga tingkat inflasi volatile (bergejolak) karena beras berkontribusi lebih dari 0,5% terhadap inflasi nasional. Jadi bantuan pangan beras ini salah satu intervensi pemerintah meredam inflasi," ujarnya.

Terkait data penerima bantuan beras, imbuh dia, pemutakhiran memang harus selalu dilakukan.

"Data KPM pasti akan selalu ada pemutakhiran. Kalau data tidak di-update malah salah dong. Sama seperti stok beras, itu berubah naik dan turun," pungkasnya. (DID)