CARITAU JAKARTA - Direktur Netgrit, Hadar Nafis Gumay menyoroti manufer Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai cawe-cawe dalam kontestasi Pemilu 2024. 

Dalam keterangannya, Hadar menyebut, Presiden Jokowi sejauh ini telah menunjukan keberpihaknya kepada pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di kontesasi Pemilu 2024.

Adapun keberpihakan itu, lanjut Hadar dapat terlihat dari ucapan Presiden Jokowi yang tiba-tiba mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk merubah format debat Capres-Cawapres.

Diketahui, pernyataan Jokowi yang mengusulkan format debat Capres dan Cawapres diubah itu muncul setelah Prabowo merasa diserang oleh dua Capres lain yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di agenda debat Capres kedua Pemilu 2024. 

"Saya lihat juga presiden kita, jadi komentarnya saja tentang format debat harus diubah, itu sudah sangat kelihatan sekali sebetulnya keberpihakannya menurut hemat saya ya," kata Hadar dalam dikusi bertajuk Catatan Awal Tahun Perludem, Minggu (14/01/2023). 

Disisi lain menurutnya, sebagai presiden, Jokowi harus bersikap netral bukan malah secara terang terangan mendukung salah satu calon dalam kontestasi Pemilu 2024 ini. Ia menilai, sikap keberpihakan Jokowi kepada Paslon nomor urut 2 telah mencederai perjalanan alur demokrasi di Indonesia. 

Pria yang pernah menjabat sebagai Anggota KPU RI itu berpandangan, seharusnya dalam debat capres-cawapres, seluruh paslon boleh menanyakan hal apapun asal tidak keluar jalur dari tema debat. 

Hadar menegaskan, para paslon dalam agenda debat itu seharus nya memiliki jiwa kesatria untuk tidak 'baper' ketika dipojokkan dengan pertanyaan-pertanaan yang diajukan oleh paslon lain.

"Jadi kita tahu-lah, bagaimana debat terakhir itu situasinya, yang namanya berdebat boleh-boleh saja menyimpulkan, bahwa tidak menjawab pertanyaan, boleh-boleh saja, salah bapak, boleh saja," jelas Hadar.

Sebab, menurutnya rangkaian tahapan debat yang digelar KPU RI itu merupakan sebuah momentum bagi masyakarat untuk menilai kualitas calon pemimpin dalam alam demokrasi di Indonesia.

Ia menegaskan, pertanyaan kritis yang keluar dari para Paslon dalam agenda debat itu sejatinya merupakan suatu hal lumrah untuk dilihat oleh masyarakat. 

Hadar menambahkan, sebab, agenda debat merupakan sebuah ajang kegiatan melihat kualitas gagasan dan pengetahuan dari seluruh Capres yang terdaftar di KPU.

"Masa itu enggak boleh, kita berdemokrasi, nah ini kan (sekarang) menjadi persoalan," tutup Hadar. (GIB/DID)