CARITAU JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) merespon dugaan intervensi yang dilakukan kepada anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk meloloskan sejumlah partai politik agar menjadi peserta pemilu 2024. 

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menegaskan, pihaknya tidak pernah melakukan intervensi atau menginstruksikan jajarannya di daerah untuk meloloskan sejumlah partai politik dalam kegiatan proses verifikasi faktual sebagai syarat parpol menjadi peserta pemilu 2024. 

Baca Juga: PPLN Putuskan 198 DPT Ganda di New York Tak Penuhi Syarat

Hasyim mengaku, sudah mengecek rekaman suara dalam acara konsolidasi nasional KPU RI yang diselenggarakan pada 22 November lalu. Menurutnya, tudingan intervensi itu disebutkan terjadi pada agenda konsolidasi KPU RI bersama KPU di seluruh daerah yang digelar pada November lalu di Ancol, Jakarta Utara. 

"Forum itu terbuka, semua bisa melihat, tidak ada misalkan instruksi-instruksi tertentu. Yang ingin saya tegaskan di dalam forum itu adalah bahwa lembaga KPU bersifat nasional dan juga bersifat hierarkis," kata Hasyim kepada wartawan, Sabtu (14/1/2023). 

Dirinya menuturkan, sejauh ini agenda-agenda pertemuan antara KPU RI dengan KPUD tingkat Kota/Kabupeten bertujuan untuk berdiskusi atau berkonsultasi mengenai sejumlah hal terkait baik dalam proses tahapan ataupun penyelenggaraan pemilu 2024.

Selain itu, Hasyim menerangkan, selama ini KPU RI dalam agenda pertemuan dengan KPUD tidak menutup ruang bagi publik maupun pers untuk memantau ataupun mengawasi agenda tersebut. Hal itu lantaran forum pertemuan itu memang merupakan forum yang bersifat terbuka.

Dalam keteranganya, Hasyim meyakini bahwa KPU RI sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, harus patuh dan tunduk terhadap aturan profesional, transparan dan bersikap objektif. Sehingga tidak mungkin melakukan intimidasi atau intervensi kepada jajaranya. 

Hasyim menambahkan, hal itu lantaran sejauh ini KPU RI mengganggap KPUD baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota adalah keluarga besar yang memili tanggung jawab dan tugas bersama dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pemilu 2024. 

"Sering saya sampaikan, ketika ada yang tanya soal intimidasi, paksaan, saya kira enggak ada karena teman-teman KPU Provinsi, Kabupaten atau Kota itu kan juga bagian dari keluarga besar KPU," pungkasnya. (GIB)

Baca Juga: Anies Siap Tandatangani Pakta Integritas dengan Berbagai Umat Beragama