CARITAU JAKARTA - Pengamat politik Citra Institute, Efriza menyoroti kabar terkait manufer Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menduduki kursi Ketua Umum Golkar, setelah tak menjabat presiden.

Kabar tersebut mencuat usai kabar keretakan hubungan Ketua Umum dari PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Jokowi sebelum tahapan Pemilu 2024 dimulai.

Manufer Jokowi yang dianggap bakal menduduki kursi Ketum Partai Golkar belakangan ini semakin hangat dibicarakan sejumlah pihak.

Menyikapi hal itu, Efriza menilai, langkah Presiden Jokowi untuk maju menjadi orang nomor satu di Partai Golkar kemungkinan bakal sulit terealisasi. Hal itu tak terlepas akan munculnya gejolak penolakan pada Partai itu yang disebabkan oleh berbagai kepentingan antar fraksi di internal Golkar.

Ia menyebut, timbulnya gejolak di internal Partai Golkar tentunya akan menjadi hambatan tersendiri bagi Presiden Jokowi untuk ikut pemilihan kursi ketua umum.

"Gejolak internal Partai Golkar memungkinan akan menolak Jokowi mengikuti kompetisi (perebutan kursi) ketua umum," katanya kepada wartawan, Senin, (11/3/2024).

Disisi lain, Efriza menilai, sejarah cukup panjang yang telah tercatat dalam pembangunan Partai Golkar juga akan menjadi hambatan bagi Presiden Jokowi untuk menuju kursi Partai berlogo beringin itu. 

Ia menuturkan bahwa sejarah partai Golkar adalah salah satu partai tua yang dibangun dengan melalui pondasi semangat juang yang dimunculkan melalui metode kaderisasi.

Berdasarkan kondisi itu, sambung Efriza, kemungkinan akan sulit bagi Jokowi untuk bisa mengisi posisi ketua umum Partai Golkar. 

"Partai Golkar, partai lama yang dibangun tidak dengan dasar personalisasi politik," ujarnya.

Apalagi, kata Efriza, Jokowi tidak pernah menjadi bagian dari partai berlambang pohon yang identik dengan warna kuning itu.

Kendati demikian, manufer Jokowi menjadi Ketum kemungkinan bisa terwujud namun harus memenuhi persyaratan AD/ART Partai Golkar.

Efriza menjelaskan, adapun syarat menjadi Ketum Golkar ditenggarai yakni aktif terus-menerus menjadi anggota Partai Golkar sekurang - kurangnya lima tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lain.

Efriza menambahka, syarat lain yang harus dipenuhi yaitu, menjadi pengurus Partai Golkar tingkat pusat dan/atau sekurang-kurang nya pernah menjadi pengurus di tingkat provinsi dan juga pernah mengikuti pendidikan pelatihan kader Partai Golkar.

"Jokowi diyakini tidak bisa melakukan jalan pintas. Setidak nya tiga persyaratan kader saja Jokowi sudah kehilangan kans menjadi ketua umum," tandas Efriza. (GIB/DID)