CARITAU JAKARTA - Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto memberikan apresiasi kepada Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra yang telah menyampaikan pemikiran kenegarawanan berdasarkan amanat ideologi Pancasila dan UUD 1945.

Pemikiran, menurut Hasto, sangat mencerahkan dan menampilkan kepakaran beliau yang dipandu sikap kenegarawanan tentang bagaimana sistem pemilu tertutup berkorelasi dengan pelembagaan partai dan menegaskan bahwa peserta pemilu legislatif adalah parpol, bukan orang per orang.

Baca Juga: Bawaslu Bakal Telusuri Dugaan Kejanggalan Suara PSI di Pemilu 2024

Lebih lanjut menurut Hasto, dengan sistem proporsional tertutup, maka caleg bermodalkan keahlian, dedikasi dan kompetensi melalui kaderisasi, sementara kalau proporsional terbuka modalnya popularitas dan kekayaan.

"Secara empiris, proporsional terbuka mendorong bajak-membajak kader ala transfer pemain dalam sepak bola, kecenderungan kaum kaya dan artis masuk ke politik, primordialisme, dan ada partai karena ambisi, lalu ambil jalan pintas merekrut istri, anak, atau adik pejabat dan menguatlah nepotisme," kata Hasto.

Hasto pun lantas menilai, partainya punya kemiripan dengan Partai Bulan Bintang (PBB) yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra. Ia menyebut PDI Perjuangan dan PBB sebagai partai politik lebih memilih jalan ideologi yang kokoh pada prinsip meskipun terjal.

"Dengan sikap Prof Yusril tersebut, maka semakin jelas bagaimana PDI Perjuangan dan PBB hadir sebagai partai ideologi. Kami menempuh jalan ideologi, sementara yang lain jalan liberalisme. Jalan ideologi meski sering terjal, namun kokoh pada prinsip," ujar dia.

Hasto mengatakan, sebagai parpol yang memilih jalan ideologi, PDIP turut menyiapkan kader dengan basis tersebut dan dipersiapkan melalui kaderisasi kepemimpinan.

"Sebab menjadi anggota legislatif itu dituntut untuk menyelesaikan masalah rakyat saat ini dan merancang masa depan Indonesia melalui keputusan politik. Dalam peran strategis tersebut, maka caleg harus dipersiapkan melalui kaderisasi kepemimpinan” kata pria kelahiran 7 Juli 1966 itu.

Logikanya, menurut Hasto, pejabat akan mengerahkan kekuasaannya untuk caleg dari unsur keluarganya. Di tata pemerintahan, menteri yang memegang sumber logistik dan kekuasaan hukum akan menjadi rebutan.

"Dalam proporsional terbuka caleg lahir secara instan, akibatnya kepuasan terhadap parpol dan lembaga legislatif selalu berada di urutan paling bawah dari lembaga negara lainnya. Mengapa, karena pragmatisme politik merajalela," tutur dia.

Menurut Hasto, hal tersebut terjadi karena untuk menjadi anggota legislatif harus bermodalkan kapital atau dukungan investor politik, maka skala prioritas lebih menggunakan kekuasaan untuk mengembalikan modal politik, dan kemudian mencari modal dalam pencalonan ke depan.

"Dalam proses ini terjadi penyatuan fungsi antara politik, bisnis, dan hukum. Semua demi agenda pencitraan, dan kebijakan populisme yang menyandera fiskal di masa depan," pungkas Hasto. (DID)

Baca Juga: Hari Ini PKS, Gelar Kick Off Kampanye Nasional Pemilu 2024