CARITAU JAKARTA – Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Misbakhun, mengapresiasi serta memuji langkah Kejaksaan Agung yang berani mengungkap kasus mafia minyak goreng yang melibatkan pejabat di Kementrian Perdagangan. 

"Kami mendorong agar Kejaksaan Agung untuk terus mengusut siapa dalang dari kasus ini, yaitu dengan membidik korporasi yang menyebabkan minyak goreng langka dan mahal di pasaran," kata Misbakhun, dalam diskusi virtual bertajuk 'Mengurai dan Membongkar Skandal Mafia Minyak Goreng' yang diselenggarakan Poros Peduli Indonesia (Populis), Selasa (26/4/2022).

Baca Juga: Awas! Pedagang yang Monopoli Minyak Goreng di Palembang Akan Disanksi

Misbakhun mengatakan, dalam kasus mafia minyak goreng ini, negara tidak boleh kalah dengan para korporasi yang telah diberikan kesempatan untuk mengembangkan bisnisnya. 

"Bahwa jangan sampai korporasi lupa akan jasa negara yang telah membantu mereka agar bisa mengembangkan bisnisnya," ucapnya.

Selain itu, menurut Misbakhun, dalam kasus tersebut sejumlah korporasi hanya memikirkan keuntungan pribadi saja serta tidak memikirkan bagaimana negara kesulitan dalam mengatur dan mengontrol penyebaran pasokan minyak goreng apalagi ketika harga eceran yang ditetapkan sudah disahkan.

"Negara ini kan melepaskan haknya untuk dikelola oleh korporasi, difasilitasi perbankan himbara yang dalam artian mereka juga dibiayai pula oleh negara sampai mereka produktif. Namun ketika negara butuh (menyediakan pasokan) justru mereka tidak mau membantu?” ujarnya. 

Misbakhun menilai, bahwa korporasi secara tidak langsung telah menjadi kelompok sabotase ekonomi. Bahkan menurutnya, koorporasi tersebut dapat dikatakan sebagai terorisme ekonomi karena mengesampingkan kepentingan rakyat demi keuntungan perusahaan.

"Bagi saya, kalau kepentingan negara dibelakangi kepentingan bisnis, jatuhnya sudah sabotase ekonomi atau bisa disebut juga terorisme ekonomi. Karena ini sudah menyangkut kepentingan rakyat karena negara merugi dan terpaksa alokasikan BLT 100 ribu per orang selama tiga bulan,” tuturnya. 

Selain itu, ia menilai, sikap dan tindakan dari korporasi tersebut dapat memengaruhi inflasi nasional sehingga menjadikan rakyat dan negara dapat terkena imbasnya.

”Kinerja makro juga berpengaruh, yang membuat inflasi nasional meningkat secara agregat, yang menerima ini ya rakyat dan negara langsung kena imbasnya,” pungkasnya. (GIBS) 

Baca Juga: Berkas Perkara Korupsi CPO Tahap I Siap Dilimpahkan Bulan Depan