CARITAU JAKARTA - Calon Presiden (Capres), Anies Baswedan menyampaikan pidato dalam sidang perdana mengenai gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang di gelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (27/3/2024).

Anies sempat mempertanyakan dinamika politik di Indonesia yang dianggap semakin melunturnya kesadaran elit-elit politik terhadap pentingnya menjunjung tinggi nilai nilai konstitusi. 

Ia menuturkan, sebagai salah satu pilar demokrasi, nilai-nilai budaya konstitusi seharusnya dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat Indonesia bukan malah direduksi sebagai alat guna melanggengkan kekuasaan elit-elit tertentu tanpa pengawasan (Rule by Law).

Menurutnya, momentum untuk mengajukan PHPU di MK tersebut adalah manifestasi dari tanggung jawab anak bangsa dalam rangka untuk menyelamatkan negara dari dugaan kecurangan pemilu yang di gunakan untuk melanggengkan kekuasaan.

Disisi lain, dirinya juga mengutip pernyataan dari para hakim MK yang menyebut bahwa dinamika politik saat ini sudah mendesak dan kritis. Atas dasar itu, menurut Anies, penting bagi masyarakat untuk mendapat keadilan dengan mempertimbangkan keputusan yang bijaksana. 

"Mewujudkan esensi sejati demokrasi, atau apakah kita akan berpaling dari prinsip tersebut dan memilih jalan di mana suara-suara oligarki diberi prevalensi dan juga mengesampingkan kesejahteraan umum, mengabaikan kepentingan nasional yang lebih luas," ungkap Anies.

Selain itu, ia juga menanggapi pernyataan dengan menyampaikan bahwa bangsa Indonesia berada di titik krusial. Menurut Anies, hal ini adalah sebuah persimpangan yang akan menentukan jalur arah masa depan bangsa.

Disisi lain, Anies mengungkapkan bahwa keputusan mengajukan sengketa PHPU di MK dilakukan dalam rangka mendorong mental anak bangsa untuk mengakui gak setiap individu untuk menentukan pikiran dan bebas menyuarakan pendapat serta independen. 

Oleh karena itu, Anies menambahkan, bahwa langkah dirinya yang mantap mengajukan gugatan soal dugaan kecurangan pemilu di MK itu dilakikan untuk meneguhkan komitmen nilai-nilai demokrasi, kedaulatan hukum, dan hak asasi manusia.

"Ini adalah waktu (kita) untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, tidak hanya dalam aspek wilayah, populasi atau angka- angka ekonomi, tetapi juga dalam aspek kebijaksanaan, keberanian," tutup Anies. (GIB/DID)