CARITAU JAKARTA – Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari Koalisi Perubahan, Anies Rasyid Baswedan pekan ini kembali menjadi sorotan publik. Hal itu tidak terlepas dari kritik tajam Anies terkait skor kebebasan berpendapat di pemerintahan era Presiden Jokowi yang ia katakan mundur dari era sebelumnya. Selain itu Anies juga berkomentar mengenai konflik agraria di Pula Rempang. Menurutnya pemerintah tak boleh bersikap represif dalam mengambil langkah keputusan kebijakan.

Menanggapi hal itu, Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa menilai, ucapan Anies yang disampaikan dalam kegiatan acara '3 Capres Bicara Gagasan' yang mengkritik hak kebebasan berpendapat dan konflik agraria di Pulau Rempang belum tentu mudah untuk di aplikasikan.

Baca Juga: Penggelembungan Suara Partai Golkar di Jatim, Bawaslu Putuskan KPU Langgar Adminitrasi

Sebab, menurut Hery, perosalan mengenai hak kebebasan berpendapat dan konflik agraria itu merupakan masalah yang kerapkali timbul dan menjadi tantangan tersendiri bagi pemimpin yang menahkodai negara Indonesia.

"Saya pun ragu, karena jelas bahwa persoalan ini juga jadi tantangan tersendiri. saya rasa ya setiap pemimpin ke depannya juga nanti akan menghadapi tantangan-tantangan sendiri termasuk soal realisasi janji kampanye," ungkap Hery kepada caritau.com, Minggu (24/09/2023).

Kendati demikian, Hery menilai, bahwa terkait pernyataan Anies mengenai kondisi kebebasan berpendapat yang skor nya semakin menurun di era pemerintahan Jokowi merupakan realitas objektif sebagai manifestasi evaluasi yang harus didengar oleh pemerintah.

"Ini realita dan evaluasi juga karena selama pemerintahan Jokowi aspek demokrasi jadi perhatian khusus dan tentunya memengaruhi stabilitas politik," tegas Hery.

Disisi lain, ia menilai isu konflik agraria dan kebebasan berpendapat merupakan stategi  paling jitu yang acapkali dikampanyekan sosok bakal calon pemimpin dalam rangka meraup simpati masyarakat jelang kontestasi Pemilu.

"Nah ini kan posisi politik yang harus diambil  Anies dalam konteks pilpres karena tujuannya adalah segmen elektoral maka isu ini mesti dimainkan" tutur Hery.

Hery menambahkan, terhadap konflik agraria yang belakangan ini massif terjadi antara rakyat dengan pemerintah merupakan implikasi dari buruknya komunikasi yang dibangun pemangku kebijakan dalam membangun pendekatan pada masyarakat.

"Saya rasa pendekatan sosiologis terhadap beberapa persoalan konflik di Indonesia cenderung buruk juga, bukan hanya soal rempang ada wadas, ada juga Papua ini kan bukti bahwa Pemerintah belum optimal," tandas Hery. 

Sebelumnya diberitakan mengenai kritikan anies terhadap Presiden Jokowi saat menghadiri kegiatan acara '3 Capres Bicara Gagasan' yang dimoderatori Najwa Shihab. Kegiatan itu digelar di lapangan Pancasila, Universitas Gadjah Mada (UGM) yogja, Jawa Tengah pada Selasa (19/9/2023).

Diketahui dalam acara itu, Najwa Shihab bekerja sama dengan UGM mengundang 3 Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang digadang-gadang akan maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

Ketiga sosok Bacapres itu yakni, Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan, Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju dan Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan.

Di acara tersebut, selaku moderator, Najwa Shihab mengusung tujuh (7) tema pertanyaan yang ditenggarai juga berkaitan dengan aspek sosial, politik, hukum, keamanan dan energi pangan.

Ketujuh tema dalam acara itu yakni korupsi dan penegakan hukum, lapangan kerja, kebebasan berpendapat, lingkungan hidup, adaptasi digital dan kebhinekaan.

Awalnya sang jurnalis senior dalam acara tersebut melemparkan pertanyaan kepada Anies mengenai pendapatnya terkait skor kebebasan berpendapat di era Presiden Jokowi.

Dalam kesempatannya Anies menyebut situasi hari ini, perihal hak kebebasan berpendapat di Indonesia sejauh ini cukup cenderung lemah. Hal itu bisa dilihat, dalam komentar di media sosial yang mengarah pada kritik pemerintah rata-rata banyak yang mengistilahkan Indonesia sebagai negeri wakanda.

"Selagi penyebutan negara indonesia masih menggunakan istilah negeri wakanda, maka skor kebebasan berpendapat di Indonesia cukup rendah," ujar Anies.

Diketahui selain membahas soal hak kebebasan berpendapat masyarakat. Anies Baswedan juga menyoroti perihal konflik penggusuran yang terjadi di Pulau Rempang, Batam. Adapun Anies mengungkapkan, pandangannya mengenai konflik tersebut. Ia meyakni pemerintah tak boleh bersikap represif dalam mengambil langkah dalam setiap keputusan kebijakan.

Anies menyebut dalam mengembangkan proyek PSN harus lebih mengedepankan teknokrasi dari pada kepentingan usaha. Sebab menurut Anies, dalam konsep pembangunan kedaulatan masyarakat atas tanah tetap harus ditegakkan daripada kepentingan lainnya.

"Pemerintah harus membuka kepada publik memberikan kesempatan kepada publik agar program-program PSN dapat dimengerti oleh publik," ucap Anies.

"Karena program yang memang sejalan dengan kepentingan publik pasti akan berjalan dan jika  program yang tidak sejalan dengan publik, maka publik tidak akan menerimanya," sambung Anies menjawab pertanyaan Najwa Shihab. (GIB)

Baca Juga: Bawaslu Ungkap Alasan Keterlambatan Rekapitulasi di Papua