CARITAU JAKARTA - Menkopolhukam, Mahfud Md angkat bicara perihal isu dugaan intervensi dalam pemilu 2024 yang muncul ke permukaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal permohonan uji materi dengan nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat batas usia Capres dan Cawapres. 

Isu dugaan adanya intervensi pemilu itu muncul setelah publik menilai keputusan MK mengenai permohonan uji materi itu diduga sarat dengan kepentingan dalam rangka untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres dari Prabowo Subianto. 

Baca Juga: Pengamat Sebut Niat Mahfud Mundur dari Kabinet Jokowi Sudah Tepat

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menampik isu mengenai dugaan intervensi pemilu. Dalam keterangannya Presiden Jokowi menjamin bahwa Pemilu dan Pilpres Serentak 2024 tidak akan ada intervensi apapun. 

Mahfud mengatakan tidak yakin dengan statement Presiden Jokowi yang menjamin bahwa pada penyelenggaraan kontestasi Pemilu serentak dan Pilpres 2023 tak ada intervensi.

Dirinya sangatlah pesimis pada penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak ada intervensi dari pihak manapun termasuk soal tidak ada intervensi pada Tempat Pemungutan Suara (TPS). 

"Arahan Presiden (Jokowi) ada yang membuat kita pesimis," kata Mahfud saat ditemui usai menghadiri acara Rakornas Penyelenggara Pemilu, di Hotel Grand Sahid Jaya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).

Bakal Cawapres Ganjar Pranowo itu pun turut menilai, bahwa dugaan intervensi Pemilu sudah terjadi sejak dahulu dan kemungkinan akan sulit untuk dilakukan pencegahan. 

Lantaran kata dia, kegiatan pelaksanaan pemilu merupakan bagian dari kompetisi yang bisa saja dilakukan dengan berbagai cara baik didepan layar maupun pada belakang layar untuk menang menjadi juara. 

"Ya kalau menurut saya sih sampai saat ini wajar. Sejak dulu terjadi memang persaingan-persaingan, kompetisi," tutur Mahfud. 

Terlebih, lanjutnya, potensi munculnya dugaan intervensi dalam proses pemungutan suara d TPS oleh peserta-peserta Pemilu 2024. 

Mahfud menambahkan, pihaknya sejauh ini belum cukup yakin para pihak penyelenggara Pemilu dalam melakukan pencegahan dan juga meminimalisir soal potensi munculnya dugaan intervensi maupun kecurangan pelaksanaan Pemilu 2024 seperti statemen Presiden Jokowi. 

"Tidak mungkin ada satu kendali untuk kecurangan pemilu. Karena TPS saja ada 840 ribu TPS. Bagaimana bisa dikendalikan kecurangan," tandas Mahfud. (GIB/DID)

Baca Juga: Didukung Ulama Jateng dan Jatim, Anies Dititipkan 8 Rekomendasi pada Risalah Sarang