CARITAU JAKARTA - Ketua Himpunan Pemuda Pembangunan Indonesia (HPPI), Faisal Nasution, sangat kecewa dan menyesalkan pernyataan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Merry Hotma terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang anggaran KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan (KJMU) tahun 2022 sebesar Rp197,55 miliar yang tidak tersalurkan.

Baca Juga: Saat Paripurna Pembahasan APBD, Fraksi PKS Ungkap Pungli Program Bansos Pemprov DKI

Merry menyebut, anggaran itu tidak tersalurkan akibat kendala sistem di Bank DKI.

Faisal menduga, pernyataan Merry yang langsung menuding BUMD tersebut, mengandung muatan-muatan tertentu dan ditunganggi oleh kepentingan, bukan atas nama masyarakat murni, karena pernyataan itu dikeluarkan tanpa didukung data.

“Kami dari HPPI sedang mempelajari seluruh isi pernyataan Merry Hotma,” kata Faisal melalui siaran tertulis, Kamis (1/6/2023).

Ia menilai, pernyataan politisi PDIP yang duduk di Komisi E DPRD DKI Jakarta itu dapat dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta. "HPPI mendesak BK untuk memeriksa Merry Hotma," tegasnya.

Ia pun meminta, sebagai wakil rakyat, Merry jangan asal buka mulut dan mengeluarkan suara-suara aneh, dan berselancar dalam permainan isu. "Kalau Merry punya data yang akurat, buka saja. Jangan selalu menjual nama rakyat atas kepentingan pribadi," kecamnya.

HPPI melihat adanya indikasi permainan antara Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta dengan Merry, karena sebagai anggota Dewan yang punya fungsi pengawasan, Merry justru malah bertindak seperti juru bicara Disdik.

Seperti diketahui, berdasarkan hasil audit BPK atas laporan keuangan DKI tahun anggaran 2022, ditemukan anggaran sebesar Rp197,55 miliar yang tidak tersalurkan kepada pemegang KJP Plus dan KJMU.

Selain itu, audit itu juga menemukan anggaran Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar sebesar Rp15,18 miliar, tidak sesuai ketentuan.

“KJP Plus dan KJMU senilai Rp197,55 miliar belum disalurkan kepada penerimanya. Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar senilai Rp15,18 miliar tidak sesuai ketentuan,” kata Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit saat menyampaikan hasil pemeriksaan BPK atas anggaran tahun 2022 di Gedung DPRD DKI, Senin (29/5/2023).

Saat dimintai tanggapannya oleh media, Merry Hotma langsung menuding kalau penyebab tak tersalurkan anggaran KJP Plus dan KJMU akibat kendala sistem di Bank DKI.

“Penyebabnya ini banyak dari Bank DKI. 70 persen persoalan ada di sana,” kata dia, Rabu (31/5/2023).

Merry mengaku, pihaknya mendapat banyak laporan dari warga karema uang KJP Plus tidak masuk ke rekening mereka. Padahal, uang tersebut seharusnya sudah masuk ke ATM  pemegang KJP Plus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

"Mungkin sistemnya yang error. Jadi, uang ada di buku bank, tapi dananya tidak ada di ATM," jelas dia, seraya memastikan akan memanggil pihak Bank DKI untuk mengonfirmasi kerusakan sistem tersebut pada tahun 2022. (DID)

Baca Juga: Kapolri dan Erick Thohir Komitmen Berantas Mafia Sepak Bola