CARITAU JAKARTA - Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, bahwa politik identitas atau politisasi SARA jelang Pemilu merugikan karena dapat menimbulkan perpecahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kita pernah mengalami yang namanya politik identitas. Nah, tentunya hal ini kita sangat dirugikan. Rentan perpecahan di NKRI tercinta ini," kata Dasco di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.

Baca Juga: Partai Demokrat Buka Puasa Bersama Prabowo Subianto

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPR RI itu meanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta calon presiden (capres) mana pun agar menghindari politik identitas.

Dirinya pun mengaku setuju dengan Jokowi agar para bakal capres atau cawapres tidak melakukan politisasi SARA menjelang Pemilu 2024.

Oleh sebab itu, Dasco pun mengajak seluruh elemen bangsa tidak memainkan politik identitas dalam menghadapi kontestasi Pemilu 2024. "Saya mengajak juga kepada anak bangsa marilah kita tidak terpolarisasi," ucapnya.

Selain untuk menghindari polarisasi, Dasco menyebut dengan tidak memainkan politik identitas jelang pemilu maka diharapkan bangsa Indonesia dapat bersatu dalam menghadapi dampak ancaman ekonomi global.

"Selain menghadapi Pileg dan Pilpres juga kemungkinan ancaman ekonomi, dampak dari ekonomi global yang mungkin akan juga terasa dampaknya di Indonesia," kata Dasco.

Sebelumnya, Senin (21/11), Presiden RI Jokowi mengingatkan para bakal calon presiden dan calon wakil presiden untuk tidak melakukan politisasi SARA menjelang Pemilu 2024.

"Debat silakan, debat gagasan, debat ide membawa negara ini lebih baik silakan. Tapi jangan sampai panas. Apalagi membawa politik-politik SARA. Tidak, jangan. Politisasi agama, tidak, jangan," kata Presiden Jokowi dalam Musyawarah Nasional ke-17 HIPMI, Surakarta, Jawa Tengah.

Dalam pidatonya itu, Jokowi berkali-kali menyerukan untuk tidak memanfaatkan isu agama dalam kontestasi politik. Bangsa Indonesia, kata Jokowi, pernah merasakan dampak buruk dari politisasi agama, maupun politisasi suku, ras atau golongan. Oleh karena itu, kata Jokowi, cara-cara berpolitik dengan memanfaatkan isu SARA harus dihindari.

"Lakukan politik-politik gagasan, politik-politik ide. Tapi jangan masuk ke politik SARA, politisasi agama, politik identitas jangan," ujarnya berharap. (DID)

Baca Juga: TKN Sebut Putusan DKPP Tak Pengaruhi Pencalonan Gibran