CARITAU JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) mengakui pihaknya saat ini masih mengalami keterbatasan sumber daya untuk melakukan pengawasan dan menindak para pelaku baik parpol maupun oknum, yang ditenggarai melakukan praktik politik uang (money politik) pada penyelenggaraan kontestasi Pemilu 2024. 

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, Puadi menilai, politik uang sejauh ini telah menjadi fenomena yang acapkali muncul pada kontestasi pemilu lima tahun-an. Oleh sebab itu, ia mengatakan, hal itu perlu diantisipasi lantaran dapat merusak integritas pemilu 2024. 

Baca Juga: Ajukan Sidang PHPU di MK, Anies: Ini Bukan Sekadar Sensasi

"Politik uang dalam setiap pemilu menjadi fenomena yang perlu diantisipasi sebab akan merusak integritas pemilu," kata Puadi kepada wartawan, Sabtu (24/12/2022). 

“Namun, pada satu sisi Bawaslu memiliki keterbatasan dalam mengawasi politik uang," lanjutnya.

Puadi menuturkan, meski mengalami sejumlah kendala dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap politik uang, Bawaslu seyogyanya akan terus bekerja profesional dan berusaha semaksimal mungkin. 

Hal itu harus dilakukan lantaran, menurut Puadi, Bawaslu selaku lembaga yang memiliki tugas menjadi pengawas Pemilu harus miliki tanggung jawab yang besar untuk menciptakan tahapan Pemilu yang bersih dan berintegritas.

“Pada sisi lain pemilu berintegritas menjadi kondisi yang mesti dijamin oleh Bawaslu,” jelasnya.

Oleh karena mengalami sejumlah keterbatasan, Puadi berharap, peran aktif masyarakat untuk ikut serta memberikan informasi mengawasi politik uang dapat membantu meringankan kerja Bawaslu menekan dan memberantas tindakan tersebut. 

“Oleh karena itu pengawasan politik uang berbasis masyarakat menjadi kata kunci dan bagian dari upaya pencegahan Bawaslu,” terangnya.

Kedepannya, lanjut Puadi, Bawaslu RI akan semakin gencar memberikan pendidikan pemilu kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan. 

"Hanya saja untuk pendekatannya tidak hanya sekedar seremonial, tetapi harus diikuti juga dengan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat,” tandas Puadi. (GIB)

Baca Juga: Gelar Aksi Depan KPU, Ratusan Massa Desak Jokowi dan Penyelenggara Pemilu Mundur