CARITAU JAKARTA - Keputusan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh yang resmi meminang Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) Anies Baswedan, menimbulkan wacana munculnya poros baru di Pilpres 2024. 

Keputusan itu kemudian ditenggarai juga telah menimbulkan reaksi keras dari rekan koalisinya, Partai Demokat yang memutuskan hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) meninggalkan Nasdem dan PKS.

Baca Juga: Warning Jokowi Soal Otoritarian, Guru Besar UI: Kami Pejuang yang Lahirkan Pejuang!

Putusan Partai Demokrat hengkang itu juga memunculkan isu wacana bakal terbentuknya poros keempat di pilpres 2024.

Pengamat Politik Universitas Esa Unggul, Jamiludin Ritonga menilai, potensi Partai Demokrat untuk membentuk poros baru jauh lebih terbuka jika membangun kerjasama dengan Golkar, dibandingkan dengan PPP dan PKS. 

Sebab menurutnya, kerjasama antara kedua partai itu diyakini dapat solid lantaran telah memiliki rekam jejak politik membangun koalisi bersama dalam di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden. 

Selain itu, dirinya melihat, duet Demokrat dan Golkar bersatu membentuk poros keempat kemungkinan cocok lantaran kerjasama kedua partai itu telah memenuhi syarat ambang batas pencalonan Presiden Presidential Threshold (PT). 

"Demokrat dan Golkar juga memenuhi PT untuk mengusung pasangan capres dan cawapres. Karena itu, dua partai ini cukup membuat koalisi baru di luar koalisi yang sudah ada," ungkap Jamiludin dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (5/9/2023). 

Kendati demikian, dikatakan Jamiluddin, potensi kerjasama antara kedua partai itu kemungkinan akan mengalami kendala lantaran posisi Capres dan Cawapres yang bakal maju bakal menjadi debatebel didalam forum.

Hal itu lantaran, menurutnya, kendala itu bakal muncul lantaran sosok Airlangga selaku Ketua Umum Partsi Golkar bakal tetap ngotot maju menjadi Capres atau Cawapres meski elektabilitasnya dinilai tidak mumpuni. 

"Hanya saja, dua partai ini terkendala dalam menetapkan capres. Sebab, Airlangga Hartarto tampaknya tetap ngotot untuk menjadi capres atau cawapres. Padahal elektabilitasnya tak cukup memadai," ungkap Jamiluddin. 

Maka dari itu, Mantan dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, poros Demokrat dan Golkar diyakini dapat terwujud jika Airlangga mampu bersikap legowo menyerahkan posisi itu kepada kadernya

yakni Eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

"Jadi, poros baru ini dimungkinkan terbentuk kalau Airlangga mau mengalah tidak menjadi capres atau cawapres. Airlangga menyerahkan hal itu kepada Ridwan Kamil, yang elektabilitas nya jauh lebih baik," tutur Jamiluddin.

Dirinya menambahkan, jika Demokrat dan Golkar bekerjasama mengusung AHY-RK maka kedua Paslon itu ditenggarai bakal memiliki nilai jual Dala kontestasi Pilpres 2024 untuk bersaing dengan tiga calon lain yang kini sudah resmi di usung oleh masing-masing koalisi. 

"Kalau Ridwan Kamil dipasangkan dengan AHY, tentu pasangan ini punya nilai jual. Peluang menang masih terbuka karena masih kompetìtif bila berhadapan dengan Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto atau Anies-Cak Imin," ungkapnya. 

"Jadi, kalau poros Demokrat dan Golkar dapat terbentuk, akan tetap dapat bersaing. Poros ini tidak akan menjadi pecundang bila menduetkan Ridwan Kamil-AHY," tandas Jamiluddin. (GIB/DID)

Baca Juga: Yakin Mahfud Md Tak Terlibat Isu Pemakzulan, Nusron: Dia Selalu Berdiri di Atas Konstitusi