CARITAU JAKARTA - Pengamat Politik Citra Institute, Yusak Farchan menyebut masuknya Ridwan Kamil ke bagian dari Partai Golongan Karya (Golkar) tidak bakal mengubah kebijakan partai tersebut soal pencapresan Airlangga Hartanto.

Dia menyebut, Golkar sudah punya keputusan politik dengan merekomendasikan Airlangga sebagai capres (calon presiden) atau  (calon wakil presiden) cawapres pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Jadi, kata Yusak, suka atau tidak suka Ridwan Kamil harus tunduk dan patuh pada keputusan Golkar terkait pencapresan. 

Baca Juga: Emak-Emak Tanjung Priok Berebut Foto Dengan Ridwan Kamil

"Tiket Capres dari Golkar sudah dikantongi Pak Airlangga. Jadi masuknya Ridwan Kamil ke Gokar tidak akan mengganggu pencapresan Airlangga. Kalaupun RK membidik target tertentu dalam arena pertarungan pilpres 2024, sulit kemungkinan bagi partai Golkar untuk mendorong RK karena mandatory capres ada di tangan Pak Airlangga," jelas Yusak kepada caritau.com, Selasa (24/1/2023).

Lanjutnya, tidak mudah bagi siapapun kader Golkar termasuk RK untuk mendapatkan rekomendasi capres-cawapres dari Golkar karena harus melalui mekanisme dan seleksi termasuk pertarungan internal partai yang sangat ketat. 

"Jadi, spekulasi masuknya Ridwan Kamil ke Gokar untuk memperkaya kandidat capres-cawapres adalah spekulasi yang agak sulit diukur. Golkar adalah partai besar yang sarat dinamika internal," tandasnya.

Yusak juga menuturkan, kemungkinan insentif politik yang didapat Ridwan Kamil setelah masuk Golkar ialah maju di Pilkada 2023 mendatang. "Yang lebih realistis, RK maju di Pilkada sebagai Cagub Jawa Barat, atau DKI Jakarta," paparnya.

KIB Tunggu Ganjar

Selain itu, Yusak juga menyinggung soal kebijakan Golkar dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) soal strategi pengusungan capres-cawapres di Pilpres 2024 mendatang.

Dia menyebut, hingga saat ini, KIB tengah menunggu keputusan apakah Ganjar bakal diusung oleh PDIP sebagai capres. "Kalau Ganjar dan Anies mendapatkan dukungan parpol, saya kira poros koalisi akan berpusat pada tiga poros tersebut. 

"Saya kira PDIP juga akan berhitung dengan lebih mempertimbangkan kandidat yang elektabilitasnya paling tinggi yaitu Ganjar. Jadi, bisa saja PDIP dan KIB bersatu mengusung Ganjar. Meskipun PDIP bisa mengajukan pasangan capres-cawapres sendiri, tapi akan lebih baik jika PDIP bersama-sama dengan parpol lain dalam mengusung capres-cawapres," jelasnya.

Tentunya, langkah tersebut dinilai menjadi kebijakan politik yang sangat menguntungkan. Sebab menurutnya, membangun pemerintahan pasca pemilu tentu memerlukan dukungan parlemen yang kuat untuk menjaga stabilitas. "Saya kira PDIP akan berpikir ke sana," tutup dia. (RMA)

Baca Juga: Soal Pilih Pilkada Jakarta atau Jabar, RK Tunggu Hasil Survei