CARITAU JAKARTA - Beredar di media sosial (medsos) surat pungutan THR dengan kop surat Pengurus RT 009 RW 016 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat perihal pemberitahuan THR.

Dalam surat itu, pengurus RT menetapkan besaran THR sebesar Rp60 ribu untuk rumah tinggal, Rp200 ribu untuk Kontrakan, Rp150 ribu Warung dan Rp300 ribu untuk Home industri.

Baca Juga: Terkatungnya Warga Gusuran Kampung Bayam, Siapa Harus Bertanggung Jawab?

Dalam surat ini, pengurus RT akan melakukan penarikan THR kepada warga pada tanggal 2, 9 dan 16 April dan bisa dicicil sebanyak 3 kali penarikan.

Terkait hal itu, Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengaku kaget ada pungutan liar berupa THR dari pengurus RT di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Ia mengaku akan segera memanggil camat dan lurah setempat.

"Ya saya tanya pak lurah dulu ya. Iya nanti saya telfon pak lurah nya," ujar Heru Budi Hartono di Balai Kota Jakarta, Kamis (6/4/223).

Dihubungi terpisah, Camat Cengkareng Ahmad Farih mengaku baru mendapatkan informasi atas adanya pungutan THR dari pengurus RT di wilayahnya. Dia menegaskan, pungutan THR tidak tidak aturan yang melarang atau membolehkannya.

"Hal itu tentu tidak ada aturan yg membolehkan dan tidak ada pula aturan yang melarang, secara kepatutan tentu hal yg tidak patut dilakukan oleh tokoh masyarakat (ketua rt atau rw) ditengah masyarakat kita yang sedang memghadapi kesulitan," kata Farih.

Untuk itu, lanjutnya, pihak kelurahan setempat telah memberikan pembinaan langsung kepada RT/RW terkait dan mencabut surat edaran pungutan THR tersebut.

"Saat ini sudah dilakukan pembinaan oleh lurah dan mencabut surat edaran tersebut. Iya siap mencabut hari ini juga," ujarnya. (DID)

Baca Juga: Pembangunan IPA Pesanggrahan Ditergetkan Rampung 2025