CARITAU JAKARTA - Usulan pembubaran jabatan gubernur dilontarkan Ketua Umum (Ketum) PKB, Muhaimin Iskandar. Bukan tanpa alasan, Muhaimin menyinggung Pemilihan Gubernur yang menimbulkan polemik jangka panjag. Dia mencontohkan pemilihan gubernur DKI Jakarta.

"Jadi kemudian berantemnya panjang, Pilgub DKI sampai sekarang masih berantem. Sampai kapan? Karena memang zona luas perebutan sesuatu. Tapi PKB mengusulkan untuk dijadikan pertimbangan, apakah bisa diubah konstitusinya," kata pria yang akrab disapa Cak Imin ini, Jumat (3/2/2023).

Baca Juga: Soal Keputusan Ambang Batas Parlemen oleh MK, Begini Respons PKB

Tak cuma itu, ia juga menyebut anggaran untuk Pemilihan Gubernur atau Pilgub besar, namun kewenangan gubernur malah terbatas.

"Ya ini harus dikaji karena Pilkada langsung Gubernur, pilkada langsung tidak efektif, kewenangan terbatas, anggarannya untuk Pilkada besar," ujarnya.

Dirinya mengaku akan mengusulkan penghapusan jabatan gubernur ke Baleg. "Iya DPR (perantara usulannya), kita ngusulin naskah ke Baleg. Segera, segera (diajukan naskahnya)," jelas Cak Imin.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut merespons usulan Cak Imin agar jabatan gubernur dihapus. Jokowi tak mempermasalahkan usulan tersebut. Tapi, menurutnya, semuanya perlu kajian yang mendalam.

"Semua memerlukan kajian yang mendalam. Jangan kita, kalau usulan itu, ini negara demokrasi, ya boleh boleh saja, namanya usulan," kata Jokowi di Bali, Kamis (2/2/2023).

"Tapi perlu semuanya kajian, perlu perhitungan, perlu kalkulasi apakah bisa menjadi lebih efisien atau nanti rentang kontrolnya terlalu jauh. Dari pusat langsung ke misalnya bupati/wali kota juga terlalu jauh. Span of control-nya yang harus dihitung. Semua harus dihitung," sambungnya. (DID)

Baca Juga: Gus Ipul Komentari Cuitan Cak Imin yang Sebut "Saipul Makelar"