CARITAU JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra, Prabowo Subianto resmi memutuskan mengganti nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) jadi Koalisi Indonesia Maju (KIM). Adapun keputusan itu diumumkan pada saat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Amanat Nasional (PAN) ke 25 Tahun yang digelar di Sultan, Senayan, Jakarta pada Senin, (28/8/2023). 

Kabar miring terkait keputusan Prabowo yang mengganti nama Koalisi tersebut muncul, buntut pengakuan Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yakni Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang kecewa lantaran tak dilibatkan mengenai keputusan mengganti nama Koalisi tersebut. 

Baca Juga: Empat Menteri Disebut Bisa Jadi Berkah Terselubung Bagi Prabowo-Gibran, Siapa Saja?

Pengamat politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai, kabar soal kecewanya Cak Imin itu menjadi hal wajar lantaran sosoknya merupakan pionir awal yang bergabung dengan Gerindra untuk mendukung Prabowo menjadi Bacapres di kontestasi Pilpres 2024. 

Menurutnya, tidak dilibatkanya Cak Imin dalam pergantian nama koalisi memberikan kesan miring bahwa dirinya tak lagi memiliki hak veto yang kuat dalam memutuskan sosok Cawapres Prabowo. 

"Jadi, cak Imin tidak lagi memiliki hak veto yang kuat dan Suara cak Imin tidak lagi menentukan dalam memutuskan cawapresnya Prabowo," ujar Jamiluddin dalam keterangan tertulisnya dikutip caritau.com, Rabu (30/08/2023). 

"PKB berpeluang besar akan meninggalkan KIM dan berlabu ke PDIP. Peluang itu akan semakin terbuka bila PDIP memberikan konsesi politik yang lebih menguntungkan pada cak Imin dan PKB," sambungnya.

Selain itu, sosok mantan dekan Fikom Insittut Ilmu Sosial Ilmu Politik (IISIP) Jakarta itu menilai, perlakuan Prabowo yang tidak melibatkan Cak Imin dalam memutuskan menggantikan nama koalisi, telah merepresentasikan tidak ada kesetaraan di dalam koalisi. 

"Secara politis hal itu tentu memukul cak Imin. Sebagai Ketua Umum PKB, ia sudah mendapat perlakukan yang tak selayaknya. Seolah sudah tidak ada kesetaraan di KIM," ujarnya.

Berdasarkan hal itu, ia menilai, bahwa akan ada peluang Cak Imin dan PKB mundur secara teratur dengan mengevaluasi keberadaannya bersama Prabowo di Koalisi Indonesia Maju. 

Jamiludin menambahkan, sebab, sejak Golkar dan PAN masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) keberadaan Cak Imin dinilai terancam lantaran tak lagi dianggap sebagai sosok yang memiliki peran yang cukup strategis untuk memilih Cawapres pendamping Prabowo. 

"Jadi nanti ada peluang cak Imin dan PKB akan mengevaluasi keberadaannya bersama dengan Prabowo, termasuk di KIM. Evaluasi itu akan menjadi kenyataan bila cak Imin tidak menjadi cawapresnya Prabowo," tandas Jamiluddin. (GIB/DID)

Baca Juga: Usai Pemilu, Ganjar-Mahfud Gunakan Hak Konstitusional Menggugat ke MK