CARITAU JAKARTA - Ada yang unik dalam pelaksanaan pemilihan ketua RW 02 Kelurahan Sukapura, Jakarta Utara (Jakut) yang digelar Minggu (6/11/2022). Layaknya pemilihan presiden (pilpres) atau pemilihan kepala daerah (Pilkada), ada tempat pemungutan suara (TPS) di setiap RT.

Dalam proses pemungutan suara, di setiap RT terdapat TPS untuk warga yang akan menggunakan hak pilihnya. Sedikitnya, ada 9 TPS yang digunakan oleh pemilih.

Baca Juga: Gibran Pimpin Apel Siaga Masa Tenang Pilkada 2024

Di setiap TPS, ada sekitar sembilan orang yang bertugas membantu pelaksaan pemilihan (petugas TPS) yang berasal dari kader Dawis, masyarakat dan Karang Taruna.

Nurdin, ketua timses Calon Ketua RW 02 Suharto mengatakan, langkah memperbanyak TPS ini adalah untuk mengantisipasi penumpukan pemilih di saat Jakarta masih berada dalam pemulihan dari covid 19.

Di samping itu, kata dia, adalah untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti penumpukan warga dan hal lainya.

"Itu sudah disepakati dalam forum musyawarah. Cost (biayanya) besar, ya. Tapi, inilah keinginan warga untuk berdemokrasi. Apalagi, kita juga akan melaksanakan pemilu dua tahun ke depan," kata Nurdin.

Informasi yang diperoleh di lapangan menyebutkan, dalam pemilihan itu, setiap kartu keluarga diwakili 1 pemilih. "Total ada 2.051 pemilih. Tiap TPS jumlah pemilih berkisar 200-300 orang," tarang dia.

Penghitungan suaranya pun dilakukan di Kantor Yayasan Manbaul Hikmah. Calon yang berkompetisi hadir untuk menyaksikan penghitungan suara secara menyeluruh.

"Panitia mencoba untuk menjalankan sesuai Pergub, No. 22, Tahun 2022. Antusias masyarakat sejak pagi hari pun sangat tinggi," tandasnya.

Ketua RT 09/RW 02, Samsudi mengungkapkan, pemilihan RW tahun ini berbeda dari biasanya. Sebab, kata dia, hampir melibatkan seluruh warga yang berdomisili di wilayah RW 02.

"Mudah-mudahan, ke depan, masyarakat semakin dewasa dalam berdemokrasi," ujar Samsudi.

Anggota DPRD DKI Jakarta, Neneng Hasanah mengharapkan, pemilihan langsung dengan melibatkan ribuan orang untuk ketua RW menjadi pembelajaran berdemokrasi untuk masyarakat.

"Untuk itu, harus dibarengi dengan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Bisa menerima apa pun hasil dari pemilihan," paparnya. (DID)

Baca Juga: Diduga Langgar Etik, MRP Papua Barat Daya Adukan KPU ke DKPP