CARITAU JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan Partai Buruh hingga serikat buruh akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2023.

Selain bakal menggugat persoalan itu ke PTUN, Said menyampaikan buruh juga berencana menggelar aksi demo tolak kenaikan besaran UMP DKI 2023 senilai Rp4,9 juta di Balai Kota DKI Jakarta pekan depan.

Baca Juga: Lantik Ratusan Pejabat Fungsional Guru, Pj Gubernur Teguh Soroti Transformasi Digital

"Partai buruh dan organisasi serikat buruh dki akan gugat ke PTUN DKI dan aksi ke Balai Kota DKI minggu depan," kata Said, Selasa (29/11/2022).

Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menetapkan UMP DKI Jakarta 2023 sebesar Rp 4.901.798 melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1153 Tahun 2022. Angka ini naik sebesar Rp259.944 dari UMP tahun 2022 lalu yaitu Rp 4.641.854.

Terkait ancaman buruh, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memaklumi terkait penolakan yang disampaikan unsur buruh. Dia menyebut unsur buruh punya hak untuk menerima atau pun menolak penetapan UMP DKI 2023 itu.

"Iya enggak apa-apa, itu hak mereka," kata Heru ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (29/11/2022).

Sementara itu, unsur buruh juga berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) soal kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2023.

Saat ditanyai hal tersebut, Heru mengatakan keputusan mengenai penetapan UMP DKI 2023 sudah mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Selain itu, Pemprov DKI disebut juga mempertimbangkan hasil sidang Dewan Pengupahan DKI Jakarta pada 22 November 2022. "Digugat kenapa? Kan udah penetapannya sesuai dengan yang  pengarahan dari Kemenaker, Rp4,9 juta," ucap Heru. (DID)

Baca Juga: Pj Heru Harap JITEX 2024 Mampu Dorong Kualitas Produk Lokal Mampu Bersaing di Pasar Global