CARITAU JAKARTA - Golkar DKI menegaskan akan tetap solid mendukung Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar. Hal itu diungkapkan Ketua DPD I Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar.

Ahmed Zaki menilai, pergantian kursi ketum Partai Golkar itu masih terlalu dini. Mengapa demikian? Di karenakan Munas Golkar sebagai forum pemilihan ketua umum masih lama. Yaitu, pada 2024.

Baca Juga: Dianggap Berprestasi di Pilpres 2024, Airlangga Bakal Kembali Jadi Ketum Golkar?

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Bang Zaki itu menegaskan, tidak ada musyawarah luar biasa (munaslub) di tubuh Partai Golkar. "Tidak ada munaslub. Kalau mau nyalon, tunggu aja nanti pada Munas berikutnya. (Saat ini) kita tidak ada munaslub," kata Zaki dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/7/2023).

Zaki menambahkan jika ingin serius menjadi calon ketum Partai Golkar seharusnya menunggu saat yang tepat yaitu pada munas mendatang yakni usai Pemilu 2024. “Munas masih jauh. Jadi ditunggu saja. Kalau mau ingin mencalonkan di munas selanjutnya," ujar Bupati Tangerang dua periode itu.

Bakal calon gubernur DKI Jakarta ini menerangkan, pernyataan Bahlil terkait pencalonan ketum Partai Golkar itu terlalu terburu-buru. Karena, waktu pergantian kepemimpinan itu sudah diatur dengan jelas dalam aturan partai.

"Jadi terlalu cepat untuk ngomongin munas. Sedangkan, munaslub sudah tidak ada," sebutnya.

Dan, dirinya memastikan DPD-DPD Partai Golkar terutama DKI Jakarta tetap dan masih solid mendukung Airlangga Hartarto sebagai ketum.

"Semua masih solid di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto sampai pelaksanaan munas mendatang yang secara agenda akan dilaksanakan setelah pileg, pilpres dan pilkada serentak," tegasnya.

Diketahui, desakan musyawarah nasional luar biasa (Mubaslub) untuk mengganti Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar kian kencang. Bahkan sejumlah kader Partai Golkar menyatakan diri siap menggantikan posisi Airlangga sebagai ketum.

Mereka adalah Menteri Investasi Indonesia (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal), Bahlil Lahadalia. Lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan.

Terbaru, bekas Menteri Sosial, Idrus Marham yang juga mantan sekretaris jenderal Partai Golkar ikut-ikutan 'cawe-cawe' mendesak Airlangga mundur dari ketum. (DID)

Baca Juga: Balas Sindiran Anies Soal Negara Bukan Milik Keluarga, Ini Kata Politisi Golkar