CARITAU JAKARTA – Partai Buruh menegaskan bakal kembali turun kejalan menggelar aksi unjuk rasa secara besar-besaran di 34 provinsi dalam rangka menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, aksi unjuk rasa itu digelar pada 4 Oktober 2022 dengan melibatkan empat konfederasi serikat buruh terbesar di indonesia yakni KSPI, ORI-KSPSI, KPBI dan KSBSI dengan menurunkan puluhan ribu anggotanya yang tersebar di 34 provinsi. 

Baca Juga: Harga BBM Turun, Pertamina Harap Jadi Motivasi Penggunaan Nonsubsidi

Said menuturkan, selain puluhan ribu buruh, aksi skala nasional yang digelar secara serentak itu juga turut diikuti oleh mahasiswa, pelajar, petani, nelayan, kaum miskin kota serta elemen organisasi kerakyatan lainya. 

"Aksi akan dilakukan di tingkat nasional, serentak di 34 provinsi, pada tanggal 4 Oktober 2022," kata Said Iqbal dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (17/9/2022).

Said menjelaskan, dalam aksi, selain menolak kenaika harga BBM, Partai Buruh juga akan menyampaikan dua isu utama lainnya yaitu, tolak Omnibus law UU Cipta Kerja dan naikkan upah minimum 2023 sebesar 13%. 

Sementara itu, untuk di Jakarta, aksi unjuk akan dipusatkan di istana dengan estimasi massa kurang lebih 5.000 sampai 7.000 yang berasal dari berbagai wilaya di Jabodetabek. 

"Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di istana. Diikuti kurang lebih 5.000 sampai 7.000 orang yang berasal dari Jabodetabek," tutur Said. 

Said Iqbal yang juga Presiden KSPI itu menyebut sejumlah alasan yang melatar belakangi perihal aksi yang akan digelar itu. Ia menjelaskan, yang pertama karena harga minyak dunia sebetulnya turun sehingga pemerintah harus menurunkan harga BBM seperti semula. 

Sementara di satu sisi, imbas yang paling besar dari kenaikan harga BBM itu telah berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat serta menyebabkan potensi inflasi di Indonesia. 

"Daya beli masyarakat khususnya pekerja (buruh), pekerja rumah tangga, kaum miskin kota sudah merosot 30% akibat naiknya angka inflasi yang antara lain disumbang oleh kenaikan harga sewa rumah sebesar 12%, kenaikan transportasi 20% dan makanan 15%," jelas Said.

Said berujar, apabila tidak berubah, dalam situasi seperti ini tidak mungkin rakyat yang tergolong ekonominya tidak mampu akan sulit bertahan hidup terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. 

Sementara itu, BLT yang diberikan oleh pemerintah dengan besaran Rp150 ribu per bulan selama enam bulan, hanya gula-gula dan tidak ada manfaatnya. Said menyebut BLT itu hanya seperti menggarami air laut. 

Padahal Said menyebut harga BBM dengan RON yang lebih baik dibandingkan Pertalite dan Solar bersubsidi, di negara lain bisa dijual lebih murah.

Biang keladi dari mahalnya harga BBM di Indonesia menurut Said adalah monopoli pengelolaan BBM yang tidak transparan, sehingga ada perusahaan yang menjual harga BBM lebih murah namun justru didesak untuk menaikkan harganya.

"Karena itulah, mengapa kemudian Partai Buruh besama kelas pekerja menggelar aksi besar-besaran dengan puluhan ribu buruh pada tangga 4 Oktober 2022 mendatang," tandas Said. (GIB)

Baca Juga: Harga BBM Nonsubsisi di SPBU Pertamina Naik per 1 Juli 2023