CARITAU JAKARTA - Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari) Habib Umar Alhamid mengatakan, Komisi III DPR seharusnya memberi dukungan kepada Menkopolhukam Mahfud MD untuk membongkar skandal dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar Rp349 triliun di Kementerian Keuangan, bukan malah menyudutkan dan mencari-cari kesalahan seolah apa yang diungkap Mahfud itu menyalahi aturan hukum. 

“Rakyat Indonesia terlihat antusias memberikan dukungan kepada Mahfud MD. Bahkan apa yang diungkap Mahfud itu menjadi trending topics di media sosial Namun, anehnya, anggota Komisi III DPR justru seolah tidak mempercayai temuan tersebut” kata Habib Umar kepada wartawan di Jakarta, Kamis (6/4/2024).

Baca Juga: PKS Minta Pemerintah Usut Kasus Ledakan Tungku Smelter PT ISS di Morowali

Habib Umar curiga anggota DPR di Komisi III yang terlihat menyudutkan Mahfud, ikut melindungi orang-orang yang terlibat TTPU tersebut. Padahal, kata dia, transaksi yang diduga TPPU hingga Rp349 triliun itu sangat berbahaya jika tidak dituntaskan.

"Biarlah PPATK dan aparat penegak hukum membongkarnya. Saya ingatkan kepada para anggota DPR untuk berhati-hati, karena yang namanya kebohongan itu bisa saja terkuak sewaktu-waktu," tegas Habib Umar.

Ia bahkan mengatakan, selain memberikan dukungan kepada Mahfud, Kemenkeu seharusnya direformasi karena terungkapnya dugaan TPPU hingga Rp349 triliun itu pada rentang tahun 2009 hingga 2023, membuktikan betapa bobroknya kementerian yang dipimpin Menkeu Sri Mulyani itu.

"Kemenkeu harus segera direformasi ulang. Seperti di era Soeharto di mana Bea Cukai pernah dibekukan untuk sementara karena banyak pegawainya yang terlibat korupsi," jelas Habib Umar.

Ia meminta aparat penegak hukum menghukum orang-orang yang terlibat skandal itu dengan seberat-beratnya.

"Ingat, uang skandal money loundry itu adalah uang haram yang jika digunakan akan berdampak dan menghasilkan hal yang tidak baik. Uang itu bisa juga digunakan untuk kejahatan dan sangat berbahaya untuk kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia ini," jelasnya.

Habib Umar meminta kepada Presiden Jokowi untuk serius membuka skandal ini agar jangan sampai orang beranggapan atau menduga-duga bahwa Presiden terlibat atau berada dalam pusaran skandal ini.

"Pak Jokowi harus berani membuka skandal ini seterang-terangnya, sehingga tidak ada anggapan kalau Pak Jokowi berada di balik kasus ini," pungkasnya. (DID)

Baca Juga: Alhamdulillah, BPKH Bakal Bahas Penambahan Kuota Haji 2024, Bersama DPR