CARITAU JAKARTA - Di tengah ramainya masa kampanye Pemilu 2024, muncul frasa Gubernur DKI Jakarta ditentukan oleh Presiden RI atas usulan DPRD DKI Jakarta dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Dibacakan Ketua DPD Demokrat Jakarta, Mujiyono, Demokrat DKI menyampaikan sikap sebagai berikut:

1) Penunjukan Gubernur oleh Presiden merupakan kemunduran dalam demokrasi. Demokrat Jakarta berpandangan bahwa Gubernur DKJ haruslah dipilih oleh rakyat secara langsung agar memiliki legitimasi yang kuat. 

2) Legitimasi yang kuat sangat diperlukan untuk mengatasi berbagi kompleksitas permasalahan di Jakarta, apalagi nantinya Jakarta akan menjadi pusat perekonomian dan global city.

3) Pemerintahan Provinsi Jakarta yang lemah akan sangat mudah goyah dan tentunya akan sangat berpengaruh dengan kegiatan masyarakat khususnya di bidang ekonomi.

4) Pertimbangan biaya pemilihan yang mahal tidak dapat dijadikan alasan untuk membajak suara masyarakat Jakarta dalam memilih pemimpinnya. Proses Demokrasi dibelahan dunia mana pun membutuhkan biaya.

5) Dasar dari Sistem demokrasi adalah rakyat-lah yang menentukan siapa yang diberikan amanah untuk menjalankan pemerintahan. Dengan penunjukan Kepala Daerah artinya hak masyarakat untuk menentukan pilihannya dicabut. Jangan pernah berniat mencabut suara rakyat tersebut.

6) Otonomi DKI Jakarta dalam RUU berada di tingkat Provinsi, apa artinya otonomi jika tidak ada kewenangan untuk mengatur urusannya secara mandiri. Program pembangunan Jakarta manakah yang akan dijalankan jika Gubernurnya ditunjuk oleh Presiden? Tentunya program pembangunan yang ada akan lebih kental dengan pendekatan teknokratis dan top-down.

7) Pembahasan Kekhususan Jakarta harus melibatkan seluruh stakeholder yang ada di Jakarta. Undang seluruh anggota DPRD, Anggota DPD, seluruh perwakilan masyarakat Jakarta, kalangan akademisi, tokoh-tokoh masyarakat. Janganlah membuat kebijakan publik yang bernilai besar dan strategis tanpa mendengarkan aspirasi dari masyarakat. (DID)