CARITAU JAKARTA - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta memberikan catatan terhadap kepemimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan selama 5 tahun terakhir. Dari paparan yang disampaikan Ketua Fraksi PDIP, Gembong Warsono, banyak janji dan program Gubernur Anies yang belum terealisasi.

Minimnya realisasi atau capaian janji dan program, Gembong menyebut, Anies Baswedan sebagai Gubernur 0 %. Hal tersebut dikatakan Gembong dalam Acara Refleksi Lima Tahun Kepemimpinan Anies Baswedan di DKI Jakarta yang digelar di Fraksi PDIP, DPRD DKI, Kamis (13/10/2022).

Baca Juga: Cetak Ulang KTP Warga DKI Pekerjaan Besar, DPRD DKI Ingatkan: Harus Mulai Disiapkan

"Jika dilihat dari pencapaian RPJMD 2017-2022, banyak janji dan program yang tidak jelas wujudnya dan kinerjanya sangat buruk. Bisa dikatakan bahwa Pak Anies adalah Gubernur 0 persen, yang cuma indah di kata-kata dan rencana," kata Gembong.

Beberapa contoh kinerja yang sangat buruk adalah Normalisasi sungai tak teraalisasi atau 0%, Naturalisasi sungai 0%, Pembangunan LRT Jakarta oleh BUMD PT Jakpro 0%, Pembangunan LRT KPDBU 0%, Ambil alih air bersih dari swasta 0%, Pembangunan ITF dalam kota 0%, Pemipaan air bersih SPAM Jatilihur 0%, serta Pembangunan Science Park 0%.

Baca juga : PDIP Belum Beri Sinyal Usung Ganjar Jadi Capres 2024, Masih Fokus Tugas Gubernur Jateng

Kemudian rencana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) belum terealisasi atau 0%, Fasilitas Park & Ride 0%, Taman Pintar 0% (dari target 175 lokasi), Rumah DP 0 Rupiah hanya terealisasi 2.332 unit dari target 232.214 (1%), Rumah aman hanya terealisasi 4 unit dari target 267 (1,5%) dan Wirausahawan OK OCE hanya terealisasi 6.000 dari target 200.000 (3%).

"Selain itu,  jika dilihat kebijakan dan pengambilan keputusan, ada banyak kemunduran di era Pak Anies," ujar Gembong.

Kemunduran yang dimaksud adalah Menutup akses ke website anggaran (ebudgeting), Video rapat tidak diupload ke Youtube, Menolak warga yang mengadu ke Balai Kota, Menghambat akses informasi kepada wartawan, Melanjutkan reklamasi Pulau L dan Pulau K di Ancol, Terjadi korupsi Rp152 Miliar di pengadaan lahan DP 0 Rupiah, serta Melanggar janji tidak akan menggunakan dana KLB dari swasta.

"Selama 5 tahun ini Anies banyak membuang-buang waktu dengan memprioritaskan estetika kota. Beliau lupa membangun infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan warga, misalnya untuk mengatasi masalah air bersih, kemacetan, dan banjir," pungkas Gembong. (DID)

Baca Juga: Sebaran Titik Panas Kalimantan Barat